Pencarian Sanitarian Topic

Custom Search

CTPS Upaya Paling Efektif Mencegah Pencemaran Makanan

Written By Kesehatan Lingkungan on Tuesday, May 10, 2016 | 1:55 AM

Cuci Tangan Pakai Sabun Upaya Paling Efektif Memutus Sumber Cemaran

Sebagaimana diketahui, flora bakteri yang terdapat pada kulit manusia adalah Staphylococcus epidermis (non patogenik) dan S. aureus bakteri ini dapat berkembang biak dalam makanan dan membentuk toksin dan dapat menimbulkan keracunan makanan.

Proses terjadinya pencemaran makanan, selain akibat tubuh dapat pula karena prilaku pengelola makanan. Faktor pengelola ini dapat menularkan penyakit kepada makanan antara lain karena:

Faktor tangan kotor: Tangan yang kotor atau terkontaminasi dapat memindahkan bakteri dan virus patogen dari tubuh, faeces, atau sumber lain ke makanan. Oleh karena itu pencucian tangan merupakan hal pokok yang harus dilakukan oleh pekerja yang terlibat dalam penanganan makanan. Entero-toksigenic dari Staphylococcus aureus dibawa dalam hidung orang yang sehat dan sering ditemukan dalam kulit dan kadang dalam tinja.

Perilaku mencuci tangan, terbukti efektif dalam upaya mencegah kontaminasi pada makanan. Pencucian tangan dengan sabun dan diikuti dengan pembilasan akan menghilangkan banyak mikroba yang terdapat pada tangan. Kombinasi antara aktivitas sabun sebagai pembersih, penggosokan, dan aliran air akan menghanyutkan partikel kotoran yang banyak mengandung mikrobia. Pekerja dapat menjadi sumber bakteri penyebab penyakit.

Pada prinsipnya pencucian tangan dilakukan setiap saat setelah tangan menyentuh benda-benda yang dapat menjadi sumber kontaminan atau cemaran. Sedangkan pedoman praktis kapan pencucian tangan harus dilakukan, antara lain:
  • Sebelum memulai pekerjaan dan pada waktu menangani kebersihan tangan harus tetap dijaga.
  • Sesudah waktu istirahat.
  • Sesudah melakukan kegiatan-kegiatan pribadi misalnya merokok, makan, minum, bersin, batuk dan setelah menggunakan toilet (buang air besar atau kecil)
  • Setelah menyentuh benda-benda yang dapat sebagai sumber kontaminan misalnya telepone, kain atau baju kotor bahan makanan mentah maupun segar, daging, cangkang telur, dan peralatan kotor.
  • Setelah mengunyah permen karet atau setelah menggunakan tusuk gigi.
  • Setelah menyentuh kepala, rambut, hidung, mulut, dan bagian-bagian tubuh yang terluka.
  • Setelah menangani sampah serta kegiatan-kegiatan pembersihan, misalnya menyapu atau memungut benda yang terjatuh di lantai.
  • Sesudah menggunakan bahan-bahan pembersih atau sanitaiser kimia.
  • Sebelum dan sesudah menggunakan sarung tangan kerja.
Menurut State of Wisconsin (2002), tahapan pencucian tangan yang benar adalah seaabagai berikut ::
  • Lengan baju digulung kemudian membasahi tangan dengan air hangat.
  • Menggunakan sabun, bukan larutan pendesinfeksi tangan dan perbanyak sabun hingga menutupi tangan sampai lengan bawah.
  • Tangan digosok secara bersama-sama sedikitnya 20 detik dan pastikan telapak tangan, punggung tangan, diantara jari¬jari serta lengan bawah tercuci.
  • Jari-jari tangan dibersihkan dengan menggunkan sikat kuku jari.
  • Tangan dibilas dengan air hangat.
  • Kemudian tangan dikeringkan dengan handuk/kertas tissue sekali pakai. Tutuplah kran dengan handuk/kertas tissue untuk mencegah rekontaminasi tangan.

Mencuci tangan sangat penting terutama tenaga food handler yang mengolah makanan mulai dari persiapan sampai kepada penyajian makanan, tangan sangat potensial untuk memindahkan penyakit terhadap makanan yang diolah. Redmond and Griffith, (2003) dalam penelitian mengenai pengamatan perilaku food handler menunjukkan bahwa 91 % food handler tidak membersihkan tangan saat mengolah bahan mentah daging unggas sampai makanan itu siap untuk dihidangkan, 61% food handler tidak menggunakan pisau yang baik, dan 100% food handler tidak mencuci tangan dengan baik.
Refference:
  • Modul Penyehatan Makanan dan Minuman untuk Petugas Puskesmas, Pengambilan Contoh dan Spesimen Makanan. Ditjen PPM dan PLP Depkes RI - 1996
  • State of Wisconsin Approval plan for management of bare¬handcontact of ready-to-eat foods. Hand Washing and Hygiene, (2002)

1:55 AM | 0 comments | Read More

Kumpulan Form Inspeksi Sanitasi TTU

Written By Kesehatan Lingkungan on Monday, May 9, 2016 | 1:18 AM

Checklist Inspeksi Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Kumpulan form dan checklist inspeksi sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yang dapat rekan-rekan download pada link di bawah ini merupakan respon lambat dari permintaan teman-teman Sanitarian melalui email. Pada awalnya, brbagai link download Form ini terbagi menjadi beberapa link download, seperti form IS kolam renang, ponpes, hotel, dan lainnya.  Sedangkan pada tautan di bawah ini, dapat rekan-rekan download keseluruhan form inspeksi sanitasi dimaksud. untuk Untuk itu kami mohon maaf atas keterlambatan posting tulisan ini.

Secara lengkap form inspeksi sanitasi tempat-tempat umum ini memuat antara lain form Inspeksi Sanitasi :
1.   Kolam Renang/Pemandian Umum
2.   Depot Air Minum Isi Ulang
3.   Pasar
4.   Pusat Perbelanjaan
5.   Salon
6.   Pangkas Rambut
7.   Masjid
8.   Gereja
9.   Hotel Melati
10.  Pondok Pesantren (Ponpes)

File lengkap dapat di download pada link ini : DOWNWLOAD IS TTU
1:18 AM | 0 comments | Read More

Jenis Alat Pelindung Diri Fogging

Peralatan Perlindungan Diri pada Fogging

Berikut beberapa Peralatan Perlindungan Diri pada petugas/pelaksana pengendalian vektor  sesuai Permenkes 374/MENKES/PER/III/2010 Tentang Pengendalian Vektor.

Peralatan perlindungan diri yang harus digunakan oleh petugas/ pelaksana pengendalian vektor sesuai dengan jenis pekerjaannya harus mengacu pada kriteria klasifikasi pestisida berdasarkan bentuk fisik, jalan masuk kedalam tubuh dan daya racunnya, maka harus dipilih perlengkapan pelindung diri seperti tertera pada Tabel berikut:

Keterangan:
1 Sepatu boot, 2 Sepatu kanvas, 3 Baju terusan lengan panjang dan celana panjang (coverall), 4 Topi, 5 Sarung tangan, 6 Apron/celemek, 7 pelindung muka, dan 8 Masker.
+ = harus digunakan, - = tidak perlu, * = bila tidak menggunakan pelindung muka, ** : bila tidak memakai sepatu boot. (KEPMENKES RI,No. 1350/Menkes/SK/XII/2001, Tentang Pestisida, 11 Desember 2001)

Perlengkapan pelindung dikelompokkan menjadi 4 tingkat berdasarkan kemampuannya untuk melindungi penjamah dari pestisida, yaitu :
  1. Highly-Chemical Resistance: digunakan tidak lebih dari 8 jam kerja, dan harus dibersihkan dan dicuci setiap selesai bekerja.
  2. Moderate-Chemical Resistance: digunakan selama 1-2 jam kerja. dan harus dibersihkan atau diganti apabila waktu pemakaiannya habis.
  3. Slightly-Chemical Resistance: dipakai tidak lebih dari 10 menit.
  4. Non-Chemical Resistance: tidak dapat memberikan perlindungan terhadap pemaparan tidak dianjurkan untuk dipakai.
Baju terusan berlengan panjang dan celana panjang dengan kaos kaki dan sepatu dapat berupa seragam kerja biasa yang terbuat dari bahan katun apabila menggunakan pestisida klasifikasi II atau III. Apabila menggunakan pestisida klasifikasi 1.a dan 1.b maka dianjurkan memakai baju terusan yang dapat menutup seluruh badan dari pangkal lengan hingga pergelangan kaki dan leher, dengan sesedikit mungkin adanya bukaan, jahitan atau kantong yang dapat menahan pestisida. Baju terusan tersebut (coverall) dipakai diatas seragam kerja diatas dan pakaian dalam.

Kaca mata yang menutup bagian depan dan samping mata atau googles dianjurkan untuk menuang atau mencampur pestisida konsentrat atau pada kategori 1.a dan 1.b. Apabila ada kemungkinan untuk mengenai muka maka faceshield sangat dianjurkan untuk dipakai.

Perlu juga untuk menyediakan peralatan dan bahan untuk menanggulangi tumpahan/ceceran pestisida, antara lain : kain majun, pasir / serbuk gergaji, sekop dan kaleng/kantong plastik penampung.

Kotak P3K berisi obat-obatan, kartu emergency plan yang memuat daftar telepon penting, alamat dan nama yg di dapat dihubungi untuk meminta pertolongan dalam keadaan darurat / keracunan. Misalnya Pusat Keracunan (Poison center), ambulans, rumah sakit terdekat dengan lokasi kerja, polisi, pemadam kebakaran. Penyediaan pemadam kebakaran portable juga dianjurkan apabila bekerja dengan mesin semprot yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Bahan Pengendalian Vektor
Bahan yang digunakan dalam upaya pengendalian vektor berupa insektisida, baik sasaran terhadap nyamuk vektor dewasa maupun terhadap larva/jentik nyamuk, sebagai berikut :
  1. Insektisida yang digunakan untuk penyemprotan residual dalam program pengendalian malaria adalah Bendiocarb 80 %, Lamdacyhalothrine 10 %, Etofenprox 20 %, Bifenthrine 10 %, Alfacypermethrine 5 % dan Deltamethrin 5 %
  2. Insektisida yang dicelupkan pada kelambu dan kelambu berinsektisida (LLINs = Long Lasting Insecticidal dan Permethrine) dalam program pengendalian malaria adalah Deltamethrine dan Permethrine
  3.  Insektisida yang digunakan untuk mengendalikan larva/jentik nyamuk vektor malaria adalah Pyriproxyfen, S-Metoprene, Bacillus thuringiensis sub sp israelensis
  4. Insektisida yang digunakan untuk pengendalian vektor Demam
  5. Berdarah Dengue adalah Malathion, Metil pyrimifos, Cypermetrin, Alfacypermetrin
  6. Insektisida yang digunakan untuk mengendalikan larva/jentik nyamuk vektor Demam Berdarah Dengue adalah Temephos, Pyriproxyfen, Bacillus thuringiensis sub sp israelensis.
12:25 AM | 0 comments | Read More

Komponen KLB Berdasark Variabel Waktu

Written By Kesehatan Lingkungan on Friday, April 1, 2016 | 8:29 PM

Mengambarkan KLB Berdasarkan Variabel  Waktu

Penggambaran KLB harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat disusun hipotesis mengenai sumber, cara penularan, dan lamanya KLB berlangsung. Untuk dapat merumuskan hipotesis-hipotesis yang diperlukan, informasi awal yang dikumpulkan dari kasus-kasus harus diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain:

Beberapa pertanyaan KLN terkait variabel waktu, antara lain : Kapan periode yang tepat dari KLB ini?; Kapan periode paparan (exposure) yang paling mungkin?; Apakah KLB ini bersifat ”common source” atau ’propagated source' atau keduanya?

Variasi kejadian kasus-kasus suatu penyakit dalam suatu populasi menurut waktu biasanya disebut pola temporal penyakit yang digunakan untuk menggambarkan pola temporal penyakit; periode KLB, yang panjangnya bervariasi tergantung dari lamanya KLB yang bersangkutan. Dari gambaran periode waktu insidens suatu penyakit merupakan pertimbangan yang penting dalam memastikan atau menyingkirkan adanya suatu KLB pada waktu yang tengah berjalan dan dalam meramalkan periode-periode KLB pada masa yang akan datang.

Pembahasan selebihnya mengenai waktu sebagai variabel epidemiologi akan dipusatkan pada pembuatan dan penggunaan kurva epidemi. Sebuah kurva epidemi dibuat terutama untuk :
a.         Menentukan apakah sumber infeksi/diperkirakan bersifat 'common source’ atau 'propagated source' atau keduanya; dan
b.        Mengidentifikasikan waktu paparan yang diperkirakan dari kasus-kasus terhadap sumber infeksi.

Untuk menggambarkan kurva epidemi harus diperoleh tanggal mulai sakit dari kasus-kasus. Untuk penyakit-penyakit tertentu yang mempunyai masa inkubasi atau masa laten yang sangat pendek, jam mulai sakit harus diperoleh untuk setiap kasus. Selanjutnya, pilihlah interval waktu yang akan digunakan untuk membuat grafik dari kasus-kasus tersebut. Interval waktu yang sesuai, yang dapat bervariasi dari kurang dari satu jam hingga bulanan atau lebih lagi, dipilih berdasarkan masa inkubasi atau masa laten penyakit dan lamanya periode KLB.

Pada suatu KLB penyakit yang mempunyai masa inkubasi dalam hitungan jam (seperti pada penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan) dengan kasus-kasus yang terbatas dalam hitungan hari, lebih baik digunakan interval satu atau beberapa jam. Sedangkan pada penyakit-penyakit yang mempunyai masa inkubasi dalam hitungan hari, interval harian lebih cocok.

Interval yang sesuai untuk menggambarkan grafik kasus adalah penting untuk penafsiran kurva epidemi nanti. Kesalahan yang paling penting yang dapat dibuat di sini ialah pemilihan interval yang terlalu panjang, seperti dalam hal menggambarkan grafik kasus-kasus keracunan stafilokok menurut minggu atau bulan timbulnya gejala. Interval yang demikian akan menyembunyikan perbedaan-perbedaan kecil dalam distribusi temporal, termasuk gelombang kasus sekunder yang ditimbulkan oleh penularan orang ke orang, sehingga tidak memungkinkan penggunaan grafiknya untuk kedua tujuan utamanya.

Suatu pedoman yang berguna dalam memilih interval untuk menggambarkan grafik kasus ialah memilih interval sebedar seperdelapan atau seperempat masa inkubasi penyakit yang bersangkutan. Seringkali ada baiknya membuat beberapa kurva epidemi, masingmasing berdasarkan interval yang berbeda, untuk mendapatkan grafik yang paling baik memperagakan data.

Kurva Epidemi dari KLB dengan 'Common Source' dan 'Propagated Source'
KLB seringkali disebutkan sebagai mempunyai 'common source' (kasus-kasus terjadi karena paparan terhadap sumber yang sarna dan umum) atau 'propagated source' (penularan orang ke orang). Pada KLB beberapa penyakit kedua jenis sumber ini mungkin terlibat, kasus-kasus awal terjadi karena paparan suatu sumber bersama, dan kasus-kasus berikutnya (sekunder) terjadi karena penyebaran orang ke orang.

Lamanya KLB berlangsung dipengaruhi oleh beberapa hal seperti :
1.        Jumlah orang-orang rentan yang terpapar terhadap suatu sumber infeksi dan menjadi terinfeksi.
2.        Periode waktu ketika orang-orang rentan terpapar terhadap sumber itu;
3.        Periode inkubasi minimum dan maksimum dari penyakit itu.

KLB yang melibatkan sejumlah besar kasus, dengan kesempatan paparan terbatas pada satu hari atau kurang, dari suatu penyakit yang mempunyai masa inkubasi beberapa hari atau kurang, biasanya mempunyai kurva epidemi yang mendekati distribusi "normal", dalam praktek epidemiologi, kita biasanya dapat menyimpulkan bahwa terdapat suatu sumber "common source" dan bahwa paparan kasus terhadap sumber itu terjadi selama waktu yang pendek (relatif terhadap masa inkubasi maksimum penyakit itu).

Menentukan Periode Paparan yang Paling Mungkin dari Kasus-Kasus dalam KLB 'Common Source'
Dengan mengetahui masa inkubasi rata-rata, maksimum dan minimum dari suatu penyakit yang tengah diselidiki dan tanggal-tanggal mulai sakit dari kasus-kasus, waktu paparan yang paling mungkin dari kasus-kasus terhadap sumber dapat diketahui. Ada dua metode yang sering dipakai untuk hal ini.

Metode pertama menggunakan masa inkubasi rata-rata. Untuk dapat menggunakan metode ini, perlu diidentifikasi tanggal puncak KLB atau tanggal kasus median, lalu dihitung ke belakang selama satu masa inkubasi.

Pada KLB yang mempunyai 'propagated source' kasus-kasus terjadi dalam periode yang lebih lama daripada KLB penyakit yang sama yang mempunyai 'common source'. Tetapi juga dalam hal ini lamanya masa inkubasi mempengaruhi lamanya KLB dengan 'propagated source'.
KLB yang berupa letusan disebabkan karena penularan orang ke orang lebih jarang ditemukan.
Apabila terjadi, biasanya melibatkan penyakit yang mempunyai masa inkubasi pendek. Apabila generasi kedua dan ketiga terjadi, interval di antara puncak-puncaknya seringkali mendekati masa inkubasi rata-rata penyakit itu.

Metode kedua menggunakan masa inkubasi minimum dan menghitung ke belakang dari kasus pertama dan menggunakan masa inkubasi maksimum dan menghitung ke belakang dari kasus terakhir.

Namun, metode-metode ini hanya dapat dipakai apabila lamanya KLB adalah kira-kira sama atau kurang dari selisih masa inkubasi maksimum dan minimum dari penyakit bersangkutan. Jika lamanya KLB jauh lebih panjang daripada selisih, ini, maka KLB ini mungkin disebabkan oleh 'common source' yang berlangsung terus-menerus atau oleh 'propagated source' atau gabungan keduanya.

Dengan paparan selama satu hari atau kurang dan dengan mengetahui bahwa masa inkubasinya adalah antara 15 dan 50 hari, kita dapat mengharapkan bahwa lamanya KLB yang terjadi tidak akan lebih panjang dari 35 hari (50 - 15). Kenyataan bahwa lamanya KLB ini (24 hari) kurang dari yang diharapkan lebih kecil menyokong kesimpulan tentang periode paparan yang singkat.

Dua keterbatasan dari metode minimum/maksimum untuk mengidentifikasi periode paparan yang paling mungkin. Pertama, menghitung ke belakang 15 hari dari kasus pertama menghasilkan tanggal 6 Agustus, satu hari sebelum tanggal paparan yang sesungguhnya (dan bukan, secara ideal, tanggal paparan yang sesungguhnya atau satu dua hari sesudah paparan). Ini mungkin disebabkan karena beberapa hal :
1.        kasus pertama bukan ”hepatitis” yang sebenarnya,
2.        kasus ini adalah hepatitis, tetapi mendapat paparan di tempat lain dan sebelum pesta,
3.        kasus itu mempunyai masa inkubasi yang tidak khas pendeknya, atau
4.        tanggal mulai sakit tidak benar.

Kelemahan kedua adalah bahwa dengan menghitung ke belakang 50 hari dari kasus terakhir menghasilkan tanggal 25 Juli, yaitu 12 hari sebelum paparan. Hasilnya adalah periode paparan dugaan yang terlalu panjang. Hal ini disebabkan karena KLB itu hanya berlangsung selama 24 hari, yaitu 11 hari lebih pendek daripada periodenya yang maksimum secara teoritis. Maka dalam hal ini, dan secara umum, periode paparan yang paling mungkin biasanya lebih teliti dan diidentifikasi dengan menggunakan masa inkubasi rata-rata.

Untuk mengidentifikasikan kasus-kasus sekunder (misalnya, di kalangan anggota keluarga), pertama-tama tetapkanlah tempat tiap kasus menurut saat mulai sakit dan keluarganya. Kemudian, untuk kasus-kasus selanjutnya dalam keluarga yang sama bandingkan interval antara dua kasus dengan lamanya masa inkubasi ditambah periode menular dari kasus sebelum mulai sakitnya.

Secara umum, penggambaran suatu KLB menurut variabel waktu dianggap terlaksana dengan baik apabila :
1.        Interval waktu untuk menggambarkan kasus-kasus dalam grafik adalah sesuai untuk mengidentifikasikan periode paparan yang paling mungkin.
2.        Semua kasus yang diketahui telah digambarkan dalam grafik menurut tanggal mulainya gejala.
3.        Kurva dapat dikenal sebagai KLB yang mempunyai 'common source' atau 'propagated source' atau keduanya.
4.        Dalam hal KLB 'common source', tanggal atau periode berikut telah diidentifikasikan: puncak KLB; permulaan, akhir serta lamanya KLB; periode paparan yang paling mungkin dari kasus terhadap sumber.
5.        Selanjutnya, apabila sumbernya adalah 'common source' dan 'propagated source' bersama-sama, kasus¬kasus 'propagated source' yang diketahui atau dicurigai dapat diidentifikasikan dan ditunjukkan dalam grafik.

Sumber : Buku Pedoman Penyelidikan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Penyakit Menular dan Keracunan Pangan (Pedoman Epidemiologi Penyakit), Edisi Revisi Tahun 2011, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011
8:29 PM | 0 comments | Read More

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Written By Kesehatan Lingkungan on Tuesday, March 22, 2016 | 1:16 AM

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga

Beberapa pengertian dalam Peraturan pemerintah ini diantaranya :
  1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
  2. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
  3. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
  4. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
  5. Tempat penampungan sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
  6. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) atau TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
  7. Tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
  8. Tempat pemrosesan akhir atau TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Pada pasal lain disebutkan, bahwa pengaturan pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pada pasal 4, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah, antara lain dilakukan dengan beberapa metode, antara lain : a). pembatasan timbulan sampah; b). pendauran ulang sampah; c). pemanfaatan kembali sampah; d). pemilahan sampah; e). pengumpulan sampah; f). pengangkutan sampah; g). pengolahan sampah; h). pemrosesan akhir sampah; dan i). pendanaan.


Pada Pasal 10, penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi: pengurangan sampah; dan penanganan sampah. Pengurangan Sampah dilakukan dengan: pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  1. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  2. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan: menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.


Pada pasal 13, Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
a.    menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
b.    menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
c.    menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain. Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pada pasal 14, Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
  1. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
  2. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
  3. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pada pasal 15, Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan; pengumpulan; pengangkutan; pengolahan; dan pemrosesan akhir sampah.

Pada pasal 17, pemilahan sampah dilakukan oleh: setiap orang pada sumbernya; pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menj adi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
a.    sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
b.    sampah yang mudah terurai;
c.    sampah yang dapat digunakan kembali;
d.    sampah yang dapat didaur ulang; dan
e.    sampah lainnya.

PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah Rumah tangga secara lengkap dapat DIDOWNLOAD DISINI.
1:16 AM | 0 comments | Read More

Langkah - Langkah Penyelidikan dan Penanggulangan KLB

Written By Kesehatan Lingkungan on Sunday, February 21, 2016 | 7:23 PM

Langkah - Langkah Penyelidikan dan Penanggulangan KLB
Penyakit Menular dan Keracunan Pangan


Sebagai ahli kesehatan masyarakat, atau petugas kesehatan lingkungan, sudah seharusnya paham terhadap prosedur penyelidikan epidemiologi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular maupun kecacunan makanan. Penyelidikan Epidemiologi, atau yang umum kita kenal dengan istilah PE, sudah seringkali kita lakukan. Kita biasa melaukan PE DBD misalnya, atau PE penyakit menular bersumber binatang lainnya.

Pelaksanaan PE penting dilakukan sesuai prosedur, untuk mencari kemungkinan faktor penyebab, juga untuk menentukan langkah-langkah penanggulangan KLB yang efektif dan efisien. Berikut beberapa langkah penyelidikan epidemiologi KLB Penyakit Menular dan Keracunan Pangan, menurut Kemenkes RI, 2011. 

Tahapan Penyelidikan dan Penanggulangan KLB
Secara teori ada beberapa tahapan dalam melakukan penyelidikan dan penanggulangan KLB penyakit menular dan keracunan pangan. Tahapan ini tidak harus sekuensial dalam arti satu kegiatan baru dapat dilaksanakan setelah tahapan yang sebelumnya sudah selesai. Ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan secara bersamaan, yang terpenting dalam tahapan kegiatan dapat dipastikan memuat seluruh unsur-unsur tersebut. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1.  Menegakkan atau Memastikan Diagnosis
Untuk dapat membuat penghitungan kasus secara teliti guna keperluan analisis di tahapan berikutnya maka menjadi penting sekali untuk memastikan diagnosis dari kasus-kasus yang dilaporkan sehubungan dengan KLB yang dicurigai. Alasan mengapa langkah ini penting adalah:
  1. Adanya kemungkinan kesalahan dalam diagnosis
  2. Anda mungkin tidak dilapori tentang adanya kasus, melainkan adanya tersangka atau adanya orang yang mempunyai sindroma tertentu.
  3. Informasi dari yang bukan kasus (yaitu kasus-kasus yang dilaporkan tetapi diagnosisnya tidak dapat dipastikan) harus dikeluarkan dari informasi kasus yang digunakan untuk memastikan ada/tidaknya suatu KLB.
Diagnosis yang didasarkan atas pemeriksaan klinis saja mudah salah, sering tanda atau gejala dari banyak penyakit adalah tidak begitu khas untuk dapat menegakkan suatu diagnosis. Beberapa faktor penyulit lain seperti banyak penderita tidak memperlihatkan sindroma yang khas bagi penyakit mereka, serta dimungkinkan banyak serotipe dari spesies penyebab penyakit menular terdapat secara bersamaan di masyarakat. Oleh karena itu, bila mungkin harus dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosis. Namun karena beberapa konfirmasi laboratorium membutuhkan waktu, maka kriteria tanda-tanda dan gejala-gejala suatu penyakit dapat dipertimbangkan untuk menetapkan diagnosis lapangan.
Bila diagnosis lapangan telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah kasus dengan cara menghitung distribusi frekuensi dari tanda-tanda dan gejala-gejala yang ada pada kasus. Ini dilakukan dengan cara: pertama, mendaftarkan semua tanda dan gejala yang dilaporkan kasus. Kedua, menghitung jumlah kasus yang mempunyai tanda dan gejala tertentu. Kemudian menghitung persen kasus yang mempunyai tanda atau gejala itu. Untuk memudahkan penafsiran hasilnya, tanda-tanda dan gejala¬gejala itu sebaiknya disusun ke bawah menurut urutan frekuensinya seperti tabel dibawah.

2. Memastikan terjadinya KLB
Tujuan tahap ini adalah untuk memastikan apakah adanya peningkatan kasus yang tengah berjalan memang benar-benar berbeda dibandingkan dengan kasus yang "biasa" terjadi pada populasi yang dianggap mempunyai risiko terinfeksi. Apabila insidens yang tengah berjalan secara menonjol melebihi insidens yang "biasa", maka biasanya dianggap terjadi KLB. Perbedaan-perbedaan kecil antara insidens yang "biasa" dan yang tengah berjalan dapat menimbulkan ketidakpastian, sehingga peneliti harus selalu waspada mencari kasus-kasus baru yang dapat memastikan dugaan adanya KLB.

Apabila suatu KLB baru tersangka, seringkali populasi yang mempunyai risiko tidak diketahui secara jelas. Oleh karena itu pada taraf permulaan, populasi yang mempunyai risiko biasanya diasumsikan saja sama dengan keseluruhan populasi dari daerah geografis atau wilayah pelayanan institusi tertentu tempat penyakit itu berjangkit. Apabila tersangka KLB diketahui atau diduga berjangkit di suatu populasi yang sangat terbatas misalnya suatu sekolah, rumah perawatan, tempat pemeliharaan anak bayi disiang hari atau kelompok sosial tertentu, maka intormasi yang ada tentang angka insidens yang "biasa" dan yang tengah berjalan pada kelompok yang bersangkutan dapat digunakan untuk menetapkan terjadi atau tidaknya KLB.

3.Menghitung jumlah kasus/angka insidens yang tengah berjalan
Apabila dicurigai terjadi suatu KLB, harus dilakukan penghitungan awal dari kasus-kasus yang tengah berjalan (orang-orang yang infeksinya atau keracunannya terjadi di dalam periode KLB) untuk memastikan adanya trekuensi kasus baru yang "berlebihan". Pada saat penghitungan awal itu mungkin tidak terdapat cukup informasi mengenai setiap kasus untuk memastikan diagnosis. Dalam keadaan ini, yang paling baik dilakukan adalah memastikan bahwa setiap kasus benar-benar memenuhi kriteria kasus yg telah ditetapkan.

Laporan kesakitan yang diterima oleh dinas kesehatan segera dapat diolah untuk penghitungan kasus. Di samping catatan Dinas Kesehatan, sumber-sumber tambahan lain seperti dokter, rumah sakit atau klinik, dan laboratorium penting untuk diperhitungkan. Hubungan dengan dokter-dokter praktek kadang¬kadang menyingkapkan kasus-kasus yang didiagnosis tetapi tidak dilaporkan, dan juga kasus-kasus tersangka yang diagnosisnya belum dapat ditegakkan. Rumah sakit dan klinik dapat memberikan informasi klinis dan laboratorium mengenai kasus-kasus yang dirawat.

Mereka harus didorong untuk melaporkan hasil tes diagnosis para tersangka secepatnya.
Kasus-kasus yang telah diketahui beserta orang-orang di sekitarnya merupakan sumber informasi yang penting untuk mendapatkan kasus-kasus tambahan yang tidak didiagnosis atau tidak dilaporkan. Kasus¬kasus yang diwawancarai mungkin memberikan petunjuk ke arah adanya kasus-kasus subklinis maupun klinis di antara anggota keluarganya, sanak saudaranya atau kenalannya. Wawancara itu mungkin dapat menuntun kepada penemuan sumber inteksi, atau kontak yang menjadi sakit karena penularan dari kasus yang diwawancarai.

4. Menggambarkan karakteristik KLB
Seperti disebutkan di atas, KLB sebaiknya dapat digambarkan menurut variabel waktu, tempat dan orang. Penggambaran ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat disusun hipotesis mengenai sumber, cara penularan, dan lamanya KLB berlangsung. Untuk dapat merumuskan hipotesis-hipotesis yang diperlukan, informasi awal yang dikumpulkan dari kasus-kasus harus diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :

Variabel waktu :

  1. Kapan periode yang tepat dari KLB ini?
  2. Kapan periode paparan (exposure) yang paling mungkin?
  3. Apakah KLB ini bersifat ”common source” atau ’propagated source' atau keduanya?
Variabel tempat :
  1. Dimanakah distribusi geografik yang paling bermakna dari kasus-kasus (menurut) tempat tinggal? Tempat kerja? Tempat lain?
  2. Berapakah angka serangan (attack rate) pada setiap satuan tempat/geografik?
Variabel orang (kasus) yang terkena :
  1. Berapakah angka serangan menurut golongan umur, dan jenis kelamin
  2. Golongan umur dan jenis kelamin manakah yang risiko sakit paling tinggi dan paling rendah
  3. Dalam hal apa lagi karakteristik kasus-kasus berbeda-beda secara bermakna dari karakteristik populasi seluruhnya

7:23 PM | 0 comments | Read More

Alur Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

Written By Kesehatan Lingkungan on Tuesday, February 16, 2016 | 1:42 AM

Alur Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

Pada bab II lampiran Permenkes No 13 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas, dijelaskan Alur Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dilaksanakan di dalam gedung dan luar gedung Puskesmas, meliputi:  Konseling; Inspeksi Kesehatan Lingkungan; dan  Intervensi/tindakan kesehatan lingkungan.

Alur kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas sebagai berikut:

1.  Pelayanan Pasien yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan
  • Pasien mendaftar di ruang pendaftaran.
  • Petugas pendaftaran mencatat/mengisi kartu status.
  • Petugas pendaftaran mengantarkan kartu status tersebut ke petugas ruang pemeriksaan umum.
  • Petugas di ruang pemeriksaan umum Puskesmas (Dokter, Bidan, Perawat) melakukan pemeriksaan terhadap Pasien.
  • Pasien selanjutnya menuju Ruang Promosi Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Konseling.
  • Untuk melaksanakan Konseling tersebut, Tenaga Kesehatan Lingkungan mengacu pada Contoh Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling (terlampir).
  • Hasil Konseling dicatat dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan dan selanjutnya Tenaga Kesehatan Lingkungan memberikan lembar saran/tindak lanjut dan formulir tindak lanjut Konseling kepada Pasien.
  • Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling.
  • Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau hasil surveilans kesehatan menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji Inspeksi Kesehatan Lingkungan.
  • Setelah Konseling di Ruang Promosi Kesehatan, Pasien dapat mengambil obat di Ruang Farmasi dan selanjutnya Pasien pulang.
2.  Pelayanan Pasien yang datang untuk berkonsultasi masalah kesehatan lingkungan (dapat disebut Klien)
  • Pasien mendaftar di Ruang Pendaftaran.
  • Petugas pendaftaran memberikan kartu pengantar dan meminta Pasien menuju ke Ruang Promosi Kesehatan.
  • Pasien melakukan konsultasi terkait masalah kesehatan lingkungan atau penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan.
  • Tenaga Kesehatan Lingkungan mencatat hasil Konseling dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan, dan selanjutnya memberikan lembar saran atau rekomendasi dan formulir tindak lanjut Konseling untuk ditindak lanjuti oleh Pasien.
  • Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling.
  • Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji dengan Pasien untuk dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan selanjutnya Pasien dapat pulang.
1:42 AM | 0 comments | Read More

Sanitasi Bencana

Written By Kesehatan Lingkungan on Sunday, January 24, 2016 | 12:11 AM

Standar Sanitasi Darurat pada Daerah Bencana

Berikut beberapa summary dari dasar pelaksanaan permasalahan sanitasi yang harus diperhatikan pada daerah bencana :

Dasar pelaksanaan Sanitasi Darurat pada daerah bencana mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 12/MENKES/SK/I/2002 Tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Lapangan.

Dasar hukum ini juga mengacu pada beberapa keputusan, baik keputusan Presiden maupun Menteri yang lain sebagai berikut :

  1. UU Nomor 36/2009 tentang kesehatan 
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.
  5. Keputusan Presiden Nomor : 3/2001 tentang Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ( Bakornas PB-P ).
  6. Kepmenkes Nomor : 979/2001 tentang Protap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
  7. Kepses Bakornas PB-P Nomor : 2/2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Manajemen Penanggulangan bencana dilapangan (Tingkat Kabupaten/ Kota)
Penanggulangan korban bencana di lapangan pada prinsipnya harus tetap memperhatikan faktor safety / keselamatan bagi penolongnya setelah itu baru prosedur di lapangan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan penanganan, secara umum pada tahap tanggap darurat dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :
  1. Pencarian korban (Search)
  2. Penyelamatan korban Rescue)
  3. Pertolongan pertama (Live Saving)
  4. Stabilisasi korban
  5. Evakuasi dan rujukan
Upaya ini ditujukan untuk menyelamatkan korban semaksimal mungkin guna menekan angka morbilitas dan mortalitas. Hal dipengaruhi oleh jumlah korban, keadaan korban, geografi, lokasi, fasilitas yang tersedia dilokasi, dan sumberdaya yang ada. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah : Organisasi di lapangan, komunikasi, dokumen dan tata kerja.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 279/MENKES/SK/XI/2001 Tentang Pedoman Penilaian Risiko Bencana Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Unsur – unsur Penilaian Risiko
Dalam melaksanakan Penilaian Risiko kita mengenal 2 determinan Yaitu Kelompok jenis bahaya dan Kelompok variabel. Dari kelompok jenis bahaya, termasuk didalamnya adalah jenis–jenis bahaya sebagai berikut :
  1. Gempa Bumi
  2. Letusan Gunung Berapi
  3. Tsunami (Gelombang Pasang)
  4. Angin Puyuh (Putting Beliung)
  5. Banjir (Akibat Cuaca Ekstrim/Dampak La Nina)
  6. Tanah Longsor
  7. Kebakaran Hutan/Asap (Haze)
  8. Kekeringan (Cuaca Ekstrim/Dampak El Nino)
  9. KLB (Kejadian Luar Biasa/Wabah Penyakit Menular)
  10. Kecelakaan Transportasi/Industri
  11. Konflik Dengan Kekerasan Akibat Kerusuhan Sosial
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1357 / Menkes /SK / XII / 2001 Tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi 

Standar Minimal :  Adalah ukuran terkecil atau terendah dari kebutuhan hidup (air bersih dan sanitasi, persediaan pangan, pemenuhan gizi, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan) yang harus dipenuhi kepada korban bencana atau pengungsi untuk dapat hidup sehat, layak dan manusiawi.
Pada pasca bencana beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut adalah :
  1. Perkiraan jumlah orang yang menjadi korban bencana (meninggal, sakit, cacat) dan ciri–ciri demografinya.
  2. Jumlah fasilitas kesehatan yang berfungsi milik pemerintah dan swasta.
  3. Ketersediaan obat dan alat kesehatan.
  4. Tenaga kesehatan yang masih melaksanakan tugas.
  5. Kelompok–kelompok masyarakat yang berisiko tinggi (bayi, balita, ibu hamil, bunifas dan manula)
  6. Kemampuan dan sumberdaya setempat
Kebijakann Dalam Bidang Sanitasi :
Mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit melalui media lingkungan akibat terbatasnya sarana kesehatan lingkungn yang ada ditempat pengungsian, melalui pengawasan dan perbaikan kualitas Kesehatan Lingkungan dan kecukupan air bersih.

Alur fikir penanganan bencana, sesui Keputusan Menteri Kesehatan ini sebagai berikut :

Alur_SanitasiBencana


A. Pengadaan Air.
Semua orang didunia memerlukan air untuk minum, memasak dan menjaga bersihan pribadi. Dalam situasi bencana mungkin saja air untuk keperluan minumpun tidak cukup, dan dalam hal ini pengadaan air yang layak dikunsumsi menjadi paling mendesak. Namun biasanya problema–problema kesehatan yang berkaitan dengan air muncul akibat kurangnya persediaan dan akibat kondisi air yang sudah tercemar sampai tingkat tertentu.

Tolok ukur kunci
a. Persediaan air harus cukup untuk memberi sedikit–dikitnya 15 liter per orang per hari
b. Volume aliran air ditiap sumber sedikitnya 0,125 liter perdetik.
c. Jarak pemukiman terjauh dari sumber air tidak lebih dari 500 meter
d. 1 (satu) kran air untuk 80 – 100 orang

Kualitas air
Air di sumber–sumber harus layak diminum dan cukup volumenya untuk keperluan keperluan dasar (minum, memasak, menjaga kebersihan pribadi dan rumah tangga) tanpa menyebabakan timbulnya risiko–risiko besar terhadap kesehatan akibat penyakit–penyakit maupun pencemaran kimiawi atau radiologis dari penggunaan jangka pendek.

Tolok ukur kunci ;
  1. Disumber air yang tidak terdisinvektan (belum bebas kuman), kandungan bakteri dari pencemaran kotoran manusia tidak lebih dari 10 coliform per 100 mili liter
  2. Hasil penelitian kebersihan menunjukkan bahawa resiko pencemaran semacam itu sangat rendah.
  3. Untuk air yang disalurkan melalui pipa–pipa kepada penduduk yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang, atau bagi semua pasokan air pada waktu ada resiko atau sudah ada kejadian perjangkitan penyakit diare, air harus didisinfektan lebih dahulu sebelum digunakan sehingga mencapai standar yang bias diterima (yakni residu klorin pada kran air 0,2–0,5 miligram perliter dan kejenuhan dibawah 5 NTU)
  4. Konduksi tidak lebih dari 2000 jS / cm dan airnya biasa diminum Tidak terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan pengguna air, akibat pencemaran kimiawi atau radiologis dari pemakaian jangka pendek, atau dari pemakain air dari sumbernya dalam jangka waktu yang telah irencanakan, menurut penelitian yang juga meliputi penelitian tentang kadar endapan bahan–bahan kimiawi yang digunakan untuk mengetes air itu sendiri. Sedangkan menurut penilaian situasi nampak tidak ada peluang yang cukup besar untuk terjadinya masalah kesehatan akibat konsumsi air itu.
  5. Prasarana dan Perlengkapan
Tolok ukur kunci :
  1. Setiap keluarga mempunyai dua alat pengambil air yang berkapasitas 10–20 liter, dan tempat penyimpan air berkapasitas 20 liter. Alat–alat ini sebaiknya berbentuk wadah yang berleher sempit dan/bertutup
  2. Setiap orang mendapat sabun ukuran 250 gram per bulan.
  3. Bila kamar mandi umum harus disediakan, maka prasarana ini harus cukup banyak untuk semua orang yang mandi secara teratur setiap hari pada jam–jam tertentu. Pisahkan petak–petak untuk perempuan dari yang untuk laki–laki.
  4. Bila harus ada prasarana pencucian pakaian dan peralatan rumah tangga untuk umum, satu bak air paling banyak dipakai oleh 100 orang.
B. Pembuangan Kotoran Manusia
Jumlah Jamban dan Akses Masyarakat korban bencana harus memiliki jumlah jamban yang cukup dan jaraknya tidak jauh dari pemukiman mereka, supaya bisa diakses secara mudah dan cepat kapan saja diperlukan, siang ataupun malam

Tolok ukur kunci :
  1. Tiap jamban digunakan paling banyak 20 orang
  2. Penggunaan jamban diatur perumah tangga dan/menurut pembedaan jenis kelamin (misalnya jamban persekian KK atau jamban laki–laki dan jamban permpuan)
  3. Jarak jamban tidak lebih dari 50 meter dari pemukiman (rumah atau barak di kamp pengungsian). Atau bila dihitung dalam jam perjalanan ke jamban hanya memakan waktu tidak lebih dari 1 menit saja dengan berjalan kaki.
  4. Jamban umum tersedia di tempat–tempat seperti pasar, titik–titik pembagian sembako, pusat – pusat layanan kesehatan dsb.
  5. Letak jamban dan penampung kotoran harus sekurang–kurangnya berjarak 30 meter dari sumber air bawah tanah.
  6. Dasar penampung kotoran sedikitnya 1,5 meter di atas air tanah.
  7. Pembuangan limbah cair dari jamban tidak merembes ke sumber air mana pun, baik sumur maupun mata air, suangai, dan sebagainya 1 (satu) Latrin/jaga untuk 6–10 orang
C. Pengelolaan Limbah Padat
  1. Pengumpulan dan Pembuangan Limbah Padat Masyarakat harus memiliki lingkungan yang cukup bebas dari pencemaranakibat limbah padat, termasuk limbah medis.
  2. Sampah rumah tangga dibuang dari pemukiman atau dikubur di sana sebelum sempat menimbulkan ancaman bagi kesehatan.
  3. Tidak terdapat limbah medis yang tercemar atau berbahaya (jarum suntik bekas pakai, perban–perban kotor, obat–obatan kadaluarsa,dsb) di daerah pemukiman atau tempat–tempat umum.
  4. Dalam batas–batas lokasi setiap pusat pelayanan kesehatan, terdapat empat pembakaran limbah padat yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan secara benar dan aman, dengan lubang abu yang dalam.
  5. Terdapat lubang–lubang sampah, keranjang/tong sampah, atau tempat–tempat khusus untukmembuang sampah di pasar–pasar dan pejagalan, dengan system pengumpulan sampah secara harian.
  6. Tempat pembuangan akhir untuk sampah padat berada dilokasi tertentu sedemikian rupa sehingga problema–problema kesehatan dan lingkungan hidup dapat terhindarkan.
  7. 7. 2 ( dua ) drum sampah untuk 80 – 100 orang
  8. Tempat/lubang Sampah Padat
  9. Masyarakat memiliki cara – cara untuk membuang limbah rumah tangga ehari–hari secara nyaman dan efektif.
Tolok ukur kunci :
  1. Tidak ada satupun rumah/barak yang letaknya lebih dari 15 meter dari sebuah bak sampah atau lubang sampah keluarga, atau lebih dari 100 meter jaraknya dar lubang sampah umum.
  2. Tersedia satu wadah sampah berkapasitas 100 liter per 10 keluarga bila limbah rumah tangga sehari–hari tidak dikubur ditempat.
D. Pengelolaan Limbah Cair (pengeringan)
Sistem pengeringan :  Masyarakat memiliki lingkungan hidup sehari–hari yang cukup bebas dari risiko pengikisan tanah dan genangan air, termasuk air hujan, air luapan dari sumber– sumber, limbah cair rumah tangga, dan limbah cair dari prasarana–prasarana medis.
Hal–hal berikut dapat dipakai sebagai ukuran untuk melihat keberhasilan pengelolaan limbah cair :
  1. Tidak terdapat air yang menggenang disekitar titik–titik engambilan/sumber air untuk keperluan sehari–hari, didalam maupun di sekitar tempat pemukiman
  2. Air hujan dan luapan air/banjir langsung mengalir malalui saluran pembuangan air.
  3. Tempat tinggal, jalan – jalan setapak, serta prasana – prasana pengadaan air dan sanitasi tidak tergenang air, juga tidak terkikis oleh air.
12:11 AM | 0 comments | Read More

Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida

Written By Kesehatan Lingkungan on Tuesday, January 19, 2016 | 6:35 PM

Download Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
 
Terkait dengan Tupoksi Sanitarian, Pengawasan tempat Pengelolaan dan Penjualan Pestisida (TP3 Pestisida), terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang
Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida


Beberapa dasar hukum yang mendasari Permentan tentang Pestisida ini, antara lain :
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 13.
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PER/XI/1992 tentang Bahan Berbahaya;
  8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996, 771/ Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pestisida;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
  12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil  Bromida Untuk   Keperluan   Karantina   dan   Pra Pengapalan;
  13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 847/Kpts/OT.160/2/2011 tentang Komisi Pestisida
Berbagai pengertian yang gtertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut antara lain :
  1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:  a.memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian; b. memberantas rerumputan; c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; f.memberantas atau mencegah hama-hama air;  g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau h.memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
  2. Pendaftaran pestisida adalah proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida.
  3. Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
  4. Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
  5. Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan, untuk bidang pestisida rumah tangga, dan untuk bidang perikanan.
  6. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
  7. Bahan aktif standar adalah bahan aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar bahan aktif pestisida.
  8. Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan bahan aktif, yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan ( impurities ) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
  9. Bahan teknis asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintetis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif.
  10. Bahan teknis olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan formulasi, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan.
  11. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
  12. Bahan tambahan pestisida adalah bahan yang ditambahkan dalam bahan teknis atau formulasi pestisida selain bahan aktif pestisida antara lain: pelarut, pembau, pengemulsi, pewarna, pembawa, perata, perekat, penyebar, dan pemantap.
  13. Pemilik formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep formulasi pestisida.
  14. Resep formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan banyaknya bahan aktif dan bahan tambahan yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida dan/atau cara memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan bahan teknis atau bahan aktif dan bahan penyusun lainnya.
  15. Peredaran adalah impor-ekspor dan atau jual beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
  16. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
  17. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat untuk maksud seperti tersebut dalam angka 1.
  18. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
  19. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.
  20. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.
  21. Sertifikat penggunaan adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
  22. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
  23. Penamaan formulasi adalah nama dagang suatu formulasi pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
  24. Penamaan bahan teknis adalah nama suatu bahan teknis yang didaftarkan oleh pemohon.
  25. Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.
  26. Toksisitas akut adalah pengaruh yang merugikan yang timbul segera setelah pemaparan dengan dosis tunggal suatu bahan kimia atau bahan lain, atau pemberian dosis ganda dalam waktu lebih kurang 24 jam.
  27. Toksisitas subkronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 3 bulan.
  28. Toksisitas kronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 2 tahun.
  29. Lethal dose-50 selanjutnya disingkat LD50 adalah dosis tunggal bahan kimia atau bahan lain yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
  30. Lethal concentration-50 yang selanjutnya disingkat LC50 adalah konsentrasi yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
  31. Acceptable Daily Intake yang selanjutnya disingkat ADI adalah angka penduga asupan harian bahan kimia yang dapat diterima dalam makanan sepanjang hidup manusia tanpa menimbulkan resiko kesehatan yang bermakna.
  32. Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah merupakan batas dugaan maksimum residu pestisida yang diperbolehkan yang terdapat dalam berbagai hasil pertanian.
  33. Lethal time-50/waktu paruh hayati yang selanjutnya disingkat LT50 adalah waktu yang diperlukan untuk mematikan 50% hewan percobaan dalam kondisi tertentu.
  34. Unit toksisitas adalah angka faktor hasil bagi (ratio) konsentrasi nominal pestisida dalam air sawah dengan ketinggian 10 cm dengan nilai LC50 96 jam.
  35. Decomposition time-50 yang selanjutnya disingkat DT50 adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya 50% dekomposisi berupa disipasi dan degradasi suatu bahan kimia di suatu media.
  36. Efikasi adalah efektivitas pestisida terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang berlaku.
  37. Resurjensi adalah peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida.
  38. Resistensi adalah penurunan tingkat kepekaan populasi organisme sasaran terhadap pestisida yang dapat menyebabkan pestisida yang semula efektif untuk mengendalikan organisme sasaran tersebut menjadi tidak efektif lagi.
  39. Iritasi adalah gejala inflamasi yang terjadi pada kulit atau membran mukosa. Segera setelah perlakuan berkepanjangan atau berulang dengan menggunakan bahan kimia atau bahan lain.
  40. Karsinogenik adalah sifat suatu bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker.
  41. Teratogenik adalah sifat bahan kimia yang dapat menyebabkan/menghasilkan bayi cacat/kecacatan tubuh pada kelahiran.
  42. Mutagenik adalah sifat bahan kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi gen.
Pada Pasal 2 disebutkan, bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran termasuk pengujian dan perizinan serta pengawasan pestisida. Tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk:

  • melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran, dan penggunaan pestisida;
  • meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida;
  • mendukung penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT); dan/atau
  • memberikan kepastian usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan peredaran pestisida.
Sedangkan ruang lingkup pengaturan peraturan ini (Pasal 3), meliputi bidang penggunaan, klasifikasi, jenis perizinan, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, wadah dan label pestisida, kewajiban petugas dan pemilik nomor pendaftaran, sanksi administrasi, ketentuan pestisida berbahan aktif metil bromida, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.1Q

Download secara lengkap Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida  D I S I N I
6:35 PM | 0 comments | Read More

Mewaspadai Infeksi Nosokomial

Written By Kesehatan Lingkungan on Monday, January 18, 2016 | 9:28 PM

Penyebab dan Kriteria Infeksi Nosokomial

Penting untuk diingat kembali, bagi rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit (Dokter, Perawat, Bidan, dan petugas lainnya), kondisi higiene sanitasi lingkungan rumah sakit yang tidak memenuhi syarat sangat beresiko menjadi faktor penyebab infeksi nosokomial. Kondisi ini menjadi determinan utama inos, sedang faktor lainnya menjadi faktor resiko lain yang harus diwaspadai. Berbagai macam tindakan perawatan pasien di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, sangat berpotensi menjadi faktor pencetus terjadinya infeksi nosokomial. Kita dapat menyebut beberapa diantaranya seperti tindakan invasif dan pembedahan beresiko tinggi menyebabkan paparan terhadap kuman penyebab infeksi. Juga beberapa terapi bedah seperti imobilisasi, kateterisasi dan bedrest total pada pasien juga beresiko terhadap paparan kuman (salah satunya karena terhambatnya proses fisiologis).

Disatu sisi sangat diperlukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya inos ini, misalnya dengan menerapkan berbagai standar dan prosedur tetap pencegahan inos. Namun jika berbagai upaya ini tidak diaplikasikan secara benar justru dapt meningkat resiko inos. Menurut Depkes RI (2003), terdapat beberapa tindakan upaya pencegahan inos yang justru berpotensi meningkatkan penularan penyakit kepada petugas, pasien, maupun masyarakat.. Beberapa tindakan itu antara lain mencuci tangan yang kurang benar, penggunaan sarung tangan yang kurang tepat, penutupan jarum suntik secara tidak aman, teknik dekontaminasi dan sterilisasi peralatan yang kurang tepat dan praktek kebersihan ruangan yang belum memadai. Hal ini dapat meningkatkan resiko petugas kesehatan tertular penyakit karena tertusuk jarum, terpajan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi dan pasien dapat tertular melalui peralatan yang terkontaminasi pathogen.

Waspada Infeksi Nosokomial

Salah satu syarat agar rumah sakit dapat melaksanakan pengendalian infeksi nosokomial dengan baik dan terarah adalah adanya buku pedoman dalam pengorganisasian penanggulangan dan cara mencegah terjadinya infeksi nosokomial (Depkes, 2001).

Dalam program pencegahan dan pemberantasan infeksi nosokomial, perawat merupakan tenaga kesehatan yang sangat penting dari tim pengendali infeksi nosokomial (infection control). Hal ini disebabkan perawat adalah orang yang paling rutin berhubungan dengan pasien. Resiko pekerjaan yang umum dihadapi oleh perawat kesehatan adalah kontak dengan darah dan cairan tubuh sewaktu memberikan perawatan kepada pasien. Darah dan cairan tubuh ini dimungkinkan membawa patogen yang merugikan. Paparan dari patogen ini meningkatkan resiko tertularnya infeksi penyakit (Depkes, 2003).

Beberapa ahli mendefinisikan infeksi nosokomial sebagai infeksi yang didapat di rumah sakit tanpa adanya masa inkubasi ketika masuk rumah sakit. Secara bahasa, istilah infeksi nosokomial berasal dari kata nosos yang berarti penyakit dan komeo yang berarti tempat untuk merawat. Nosokomial berarti tempat untuk merawat penyakit atau rumah sakit.

Menurut Center for Desease Control,  suatu infeksi dikatakan infeksi nosokomial jika memenuhi beberapa criteria berikut :
  • Saat penderita mulai dirawat di Rumah Sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinis dari infeksi tersebut.
  • Saat  penderita mulai dirawat di rumah sakit  tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut.
  • Tanda-tanda klinis infeksi baru mulai sekurang-kurangnya setelah 3 kali 24 jam sejak mulai perawatan.
  • Infeksi  bukan sisa (residual) dari infeksi sebelumnya.
Untuk merekonstruksi pemahaman kita, secara etiologi sebagaimana pola penularan penyakit lainnya, organisme penyebab-reservoir-rute penularan-sampai didaptkan pejamu baru mengikuti kaidah pola pada umumnya. Dengan sumber infeksi keluar dari reservoir dapat melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan atau saluran perkemihan (sehingga terjadi penularan). Proses terjadinya infeksi nosokomial ini dapat digambarkan sebagai suatu rantai penularan dengan enam elemen yaitu organisme penyebab, reservoir, portal atau jalan keluar dari reservoir, bentuk penularan dari reservoir ke pejamu, pejamu yang cocok dan cara masuk ke pejamu.

Sementara menurut Depkes RI, 1993, infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi saat dirawat di Rumah Sakit, artinya ketika masuk Rumah Sakit, pasien tersebut belum mengalami infeksi atau tidak dalam masa inkubasi kuman tertentu. Infeksi terjadi 3 x 24 jam setelah dirawat di RS atau infeksi pada lokasi yang sama tetapi disebabkan oleh mikroorganisme berbeda dengan mikroorganisme saat masuk. Beberapa istilah terkait misalnya Cross infections, Hospital Infections, Hospital Acquired infections dan lain sebagainya,

Beberapa batasan yang digunakan untuk melakukan diagnose suatu infeksi nosokomial adalah pasien-pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit (bukan pasien rawat jalan) sehingga dapat lebih dipastikan  bahwa infeksi didapatkan di Rumah Sakit. Kita sulit mengukur dan memastikan, jika batasan ini tidak diberlakukan, misalnya jika sasaran pada pasien rawat jalan. Infeksi yang didapatkan pada pasien rawan jalan bisa diperoleh dimana saja, selain di tempat pelayanan kesehatan (rawat jalan). Jika pun infeksi dimaksud didapatkan di rumah sakit maka batasan yang umum dipakai adalah dirawat lebih dari tiga hari. Batasan ini juga akan sangat bersifat relatif, karena nantinya akan tergantung juga, misalnya pada masa inkubasi, dan lainnya.

Secara spesifik beberapa bakteri penyebab infeksi penyebab infeksi nosokomial sebagaimana daftar berikut (Kusnanto, 1997)


 Tempat Infeksi
 Bakteri Penyebab
  • Saluran pencernaan  
  • Saluran pernafasan atas  
  • Saluran pernafasan bawah    

  • Septikemi  
  • Luka bakar   
  • Luka   

  • Saluran kemih   
  • E.coli, Salmonella, Shigella, Camphylobacter, 
  • H. influenzae, S.pyogenes, S.pneumoniae
  • S. pneumoniae, P.aerugenosa, K.pneumoiae dan L. pneumophila.
  • E.coli, P.aeruginosa, S.aureus.
  • P. aeruginosa, E.coli, Saureus, S.Pyogenes
  • S. aureus, S. epidermidis, Klebsiella, Bacteroides,
    P.mirabilis, S. marcescens
  • E.coli, P. aeruginosa, Proteus, E.aerogenes,S.marcescens, Klebsiella, S.faecalis


Sumber Pustaka, antara lain :
  • Brunner & Suddarth, 2002, Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, EGC, Jakarta.
  • Depkes, 2001, Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit, Jakarta.
  • Depkes, 2003, Pedoman PelaksanaanKewaspadaan Universal di Pelayanan Kesehatan, Jakarta.
9:28 PM | 0 comments | Read More
 
berita unik