Pencarian Sanitarian Topic

Custom Search

Sanitasi Bencana

Written By Kesehatan Lingkungan on Sunday, January 24, 2016 | 12:11 AM

Standar Sanitasi Darurat pada Daerah Bencana

Berikut beberapa summary dari dasar pelaksanaan permasalahan sanitasi yang harus diperhatikan pada daerah bencana :

Dasar pelaksanaan Sanitasi Darurat pada daerah bencana mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 12/MENKES/SK/I/2002 Tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana Di Lapangan.

Dasar hukum ini juga mengacu pada beberapa keputusan, baik keputusan Presiden maupun Menteri yang lain sebagai berikut :

  1. UU Nomor 36/2009 tentang kesehatan 
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional.
  5. Keputusan Presiden Nomor : 3/2001 tentang Badan Kordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi ( Bakornas PB-P ).
  6. Kepmenkes Nomor : 979/2001 tentang Protap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.
  7. Kepses Bakornas PB-P Nomor : 2/2001 tentang Pedoman Umum Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Manajemen Penanggulangan bencana dilapangan (Tingkat Kabupaten/ Kota)
Penanggulangan korban bencana di lapangan pada prinsipnya harus tetap memperhatikan faktor safety / keselamatan bagi penolongnya setelah itu baru prosedur di lapangan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan penanganan, secara umum pada tahap tanggap darurat dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :
  1. Pencarian korban (Search)
  2. Penyelamatan korban Rescue)
  3. Pertolongan pertama (Live Saving)
  4. Stabilisasi korban
  5. Evakuasi dan rujukan
Upaya ini ditujukan untuk menyelamatkan korban semaksimal mungkin guna menekan angka morbilitas dan mortalitas. Hal dipengaruhi oleh jumlah korban, keadaan korban, geografi, lokasi, fasilitas yang tersedia dilokasi, dan sumberdaya yang ada. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah : Organisasi di lapangan, komunikasi, dokumen dan tata kerja.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 279/MENKES/SK/XI/2001 Tentang Pedoman Penilaian Risiko Bencana Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Unsur – unsur Penilaian Risiko
Dalam melaksanakan Penilaian Risiko kita mengenal 2 determinan Yaitu Kelompok jenis bahaya dan Kelompok variabel. Dari kelompok jenis bahaya, termasuk didalamnya adalah jenis–jenis bahaya sebagai berikut :
  1. Gempa Bumi
  2. Letusan Gunung Berapi
  3. Tsunami (Gelombang Pasang)
  4. Angin Puyuh (Putting Beliung)
  5. Banjir (Akibat Cuaca Ekstrim/Dampak La Nina)
  6. Tanah Longsor
  7. Kebakaran Hutan/Asap (Haze)
  8. Kekeringan (Cuaca Ekstrim/Dampak El Nino)
  9. KLB (Kejadian Luar Biasa/Wabah Penyakit Menular)
  10. Kecelakaan Transportasi/Industri
  11. Konflik Dengan Kekerasan Akibat Kerusuhan Sosial
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1357 / Menkes /SK / XII / 2001 Tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi 

Standar Minimal :  Adalah ukuran terkecil atau terendah dari kebutuhan hidup (air bersih dan sanitasi, persediaan pangan, pemenuhan gizi, tempat tinggal dan pelayanan kesehatan) yang harus dipenuhi kepada korban bencana atau pengungsi untuk dapat hidup sehat, layak dan manusiawi.
Pada pasca bencana beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut adalah :
  1. Perkiraan jumlah orang yang menjadi korban bencana (meninggal, sakit, cacat) dan ciri–ciri demografinya.
  2. Jumlah fasilitas kesehatan yang berfungsi milik pemerintah dan swasta.
  3. Ketersediaan obat dan alat kesehatan.
  4. Tenaga kesehatan yang masih melaksanakan tugas.
  5. Kelompok–kelompok masyarakat yang berisiko tinggi (bayi, balita, ibu hamil, bunifas dan manula)
  6. Kemampuan dan sumberdaya setempat
Kebijakann Dalam Bidang Sanitasi :
Mengurangi risiko terjadinya penularan penyakit melalui media lingkungan akibat terbatasnya sarana kesehatan lingkungn yang ada ditempat pengungsian, melalui pengawasan dan perbaikan kualitas Kesehatan Lingkungan dan kecukupan air bersih.

Alur fikir penanganan bencana, sesui Keputusan Menteri Kesehatan ini sebagai berikut :

Alur_SanitasiBencana


A. Pengadaan Air.
Semua orang didunia memerlukan air untuk minum, memasak dan menjaga bersihan pribadi. Dalam situasi bencana mungkin saja air untuk keperluan minumpun tidak cukup, dan dalam hal ini pengadaan air yang layak dikunsumsi menjadi paling mendesak. Namun biasanya problema–problema kesehatan yang berkaitan dengan air muncul akibat kurangnya persediaan dan akibat kondisi air yang sudah tercemar sampai tingkat tertentu.

Tolok ukur kunci
a. Persediaan air harus cukup untuk memberi sedikit–dikitnya 15 liter per orang per hari
b. Volume aliran air ditiap sumber sedikitnya 0,125 liter perdetik.
c. Jarak pemukiman terjauh dari sumber air tidak lebih dari 500 meter
d. 1 (satu) kran air untuk 80 – 100 orang

Kualitas air
Air di sumber–sumber harus layak diminum dan cukup volumenya untuk keperluan keperluan dasar (minum, memasak, menjaga kebersihan pribadi dan rumah tangga) tanpa menyebabakan timbulnya risiko–risiko besar terhadap kesehatan akibat penyakit–penyakit maupun pencemaran kimiawi atau radiologis dari penggunaan jangka pendek.

Tolok ukur kunci ;
  1. Disumber air yang tidak terdisinvektan (belum bebas kuman), kandungan bakteri dari pencemaran kotoran manusia tidak lebih dari 10 coliform per 100 mili liter
  2. Hasil penelitian kebersihan menunjukkan bahawa resiko pencemaran semacam itu sangat rendah.
  3. Untuk air yang disalurkan melalui pipa–pipa kepada penduduk yang jumlahnya lebih dari 10.000 orang, atau bagi semua pasokan air pada waktu ada resiko atau sudah ada kejadian perjangkitan penyakit diare, air harus didisinfektan lebih dahulu sebelum digunakan sehingga mencapai standar yang bias diterima (yakni residu klorin pada kran air 0,2–0,5 miligram perliter dan kejenuhan dibawah 5 NTU)
  4. Konduksi tidak lebih dari 2000 jS / cm dan airnya biasa diminum Tidak terdapat dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan pengguna air, akibat pencemaran kimiawi atau radiologis dari pemakaian jangka pendek, atau dari pemakain air dari sumbernya dalam jangka waktu yang telah irencanakan, menurut penelitian yang juga meliputi penelitian tentang kadar endapan bahan–bahan kimiawi yang digunakan untuk mengetes air itu sendiri. Sedangkan menurut penilaian situasi nampak tidak ada peluang yang cukup besar untuk terjadinya masalah kesehatan akibat konsumsi air itu.
  5. Prasarana dan Perlengkapan
Tolok ukur kunci :
  1. Setiap keluarga mempunyai dua alat pengambil air yang berkapasitas 10–20 liter, dan tempat penyimpan air berkapasitas 20 liter. Alat–alat ini sebaiknya berbentuk wadah yang berleher sempit dan/bertutup
  2. Setiap orang mendapat sabun ukuran 250 gram per bulan.
  3. Bila kamar mandi umum harus disediakan, maka prasarana ini harus cukup banyak untuk semua orang yang mandi secara teratur setiap hari pada jam–jam tertentu. Pisahkan petak–petak untuk perempuan dari yang untuk laki–laki.
  4. Bila harus ada prasarana pencucian pakaian dan peralatan rumah tangga untuk umum, satu bak air paling banyak dipakai oleh 100 orang.
B. Pembuangan Kotoran Manusia
Jumlah Jamban dan Akses Masyarakat korban bencana harus memiliki jumlah jamban yang cukup dan jaraknya tidak jauh dari pemukiman mereka, supaya bisa diakses secara mudah dan cepat kapan saja diperlukan, siang ataupun malam

Tolok ukur kunci :
  1. Tiap jamban digunakan paling banyak 20 orang
  2. Penggunaan jamban diatur perumah tangga dan/menurut pembedaan jenis kelamin (misalnya jamban persekian KK atau jamban laki–laki dan jamban permpuan)
  3. Jarak jamban tidak lebih dari 50 meter dari pemukiman (rumah atau barak di kamp pengungsian). Atau bila dihitung dalam jam perjalanan ke jamban hanya memakan waktu tidak lebih dari 1 menit saja dengan berjalan kaki.
  4. Jamban umum tersedia di tempat–tempat seperti pasar, titik–titik pembagian sembako, pusat – pusat layanan kesehatan dsb.
  5. Letak jamban dan penampung kotoran harus sekurang–kurangnya berjarak 30 meter dari sumber air bawah tanah.
  6. Dasar penampung kotoran sedikitnya 1,5 meter di atas air tanah.
  7. Pembuangan limbah cair dari jamban tidak merembes ke sumber air mana pun, baik sumur maupun mata air, suangai, dan sebagainya 1 (satu) Latrin/jaga untuk 6–10 orang
C. Pengelolaan Limbah Padat
  1. Pengumpulan dan Pembuangan Limbah Padat Masyarakat harus memiliki lingkungan yang cukup bebas dari pencemaranakibat limbah padat, termasuk limbah medis.
  2. Sampah rumah tangga dibuang dari pemukiman atau dikubur di sana sebelum sempat menimbulkan ancaman bagi kesehatan.
  3. Tidak terdapat limbah medis yang tercemar atau berbahaya (jarum suntik bekas pakai, perban–perban kotor, obat–obatan kadaluarsa,dsb) di daerah pemukiman atau tempat–tempat umum.
  4. Dalam batas–batas lokasi setiap pusat pelayanan kesehatan, terdapat empat pembakaran limbah padat yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan secara benar dan aman, dengan lubang abu yang dalam.
  5. Terdapat lubang–lubang sampah, keranjang/tong sampah, atau tempat–tempat khusus untukmembuang sampah di pasar–pasar dan pejagalan, dengan system pengumpulan sampah secara harian.
  6. Tempat pembuangan akhir untuk sampah padat berada dilokasi tertentu sedemikian rupa sehingga problema–problema kesehatan dan lingkungan hidup dapat terhindarkan.
  7. 7. 2 ( dua ) drum sampah untuk 80 – 100 orang
  8. Tempat/lubang Sampah Padat
  9. Masyarakat memiliki cara – cara untuk membuang limbah rumah tangga ehari–hari secara nyaman dan efektif.
Tolok ukur kunci :
  1. Tidak ada satupun rumah/barak yang letaknya lebih dari 15 meter dari sebuah bak sampah atau lubang sampah keluarga, atau lebih dari 100 meter jaraknya dar lubang sampah umum.
  2. Tersedia satu wadah sampah berkapasitas 100 liter per 10 keluarga bila limbah rumah tangga sehari–hari tidak dikubur ditempat.
D. Pengelolaan Limbah Cair (pengeringan)
Sistem pengeringan :  Masyarakat memiliki lingkungan hidup sehari–hari yang cukup bebas dari risiko pengikisan tanah dan genangan air, termasuk air hujan, air luapan dari sumber– sumber, limbah cair rumah tangga, dan limbah cair dari prasarana–prasarana medis.
Hal–hal berikut dapat dipakai sebagai ukuran untuk melihat keberhasilan pengelolaan limbah cair :
  1. Tidak terdapat air yang menggenang disekitar titik–titik engambilan/sumber air untuk keperluan sehari–hari, didalam maupun di sekitar tempat pemukiman
  2. Air hujan dan luapan air/banjir langsung mengalir malalui saluran pembuangan air.
  3. Tempat tinggal, jalan – jalan setapak, serta prasana – prasana pengadaan air dan sanitasi tidak tergenang air, juga tidak terkikis oleh air.
12:11 AM | 0 comments | Read More

Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida

Written By Kesehatan Lingkungan on Tuesday, January 19, 2016 | 6:35 PM

Download Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
 
Terkait dengan Tupoksi Sanitarian, Pengawasan tempat Pengelolaan dan Penjualan Pestisida (TP3 Pestisida), terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang
Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida


Beberapa dasar hukum yang mendasari Permentan tentang Pestisida ini, antara lain :
  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 13.
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PER/XI/1992 tentang Bahan Berbahaya;
  8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996, 771/ Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pestisida;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
  12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil  Bromida Untuk   Keperluan   Karantina   dan   Pra Pengapalan;
  13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 847/Kpts/OT.160/2/2011 tentang Komisi Pestisida
Berbagai pengertian yang gtertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut antara lain :
  1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:  a.memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian; b. memberantas rerumputan; c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak; f.memberantas atau mencegah hama-hama air;  g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau h.memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
  2. Pendaftaran pestisida adalah proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida.
  3. Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
  4. Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
  5. Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan, untuk bidang pestisida rumah tangga, dan untuk bidang perikanan.
  6. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
  7. Bahan aktif standar adalah bahan aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar bahan aktif pestisida.
  8. Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan bahan aktif, yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan ( impurities ) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
  9. Bahan teknis asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintetis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif.
  10. Bahan teknis olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan formulasi, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan.
  11. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
  12. Bahan tambahan pestisida adalah bahan yang ditambahkan dalam bahan teknis atau formulasi pestisida selain bahan aktif pestisida antara lain: pelarut, pembau, pengemulsi, pewarna, pembawa, perata, perekat, penyebar, dan pemantap.
  13. Pemilik formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep formulasi pestisida.
  14. Resep formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan banyaknya bahan aktif dan bahan tambahan yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida dan/atau cara memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan bahan teknis atau bahan aktif dan bahan penyusun lainnya.
  15. Peredaran adalah impor-ekspor dan atau jual beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
  16. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
  17. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat untuk maksud seperti tersebut dalam angka 1.
  18. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
  19. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.
  20. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.
  21. Sertifikat penggunaan adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
  22. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
  23. Penamaan formulasi adalah nama dagang suatu formulasi pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
  24. Penamaan bahan teknis adalah nama suatu bahan teknis yang didaftarkan oleh pemohon.
  25. Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.
  26. Toksisitas akut adalah pengaruh yang merugikan yang timbul segera setelah pemaparan dengan dosis tunggal suatu bahan kimia atau bahan lain, atau pemberian dosis ganda dalam waktu lebih kurang 24 jam.
  27. Toksisitas subkronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 3 bulan.
  28. Toksisitas kronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 2 tahun.
  29. Lethal dose-50 selanjutnya disingkat LD50 adalah dosis tunggal bahan kimia atau bahan lain yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
  30. Lethal concentration-50 yang selanjutnya disingkat LC50 adalah konsentrasi yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
  31. Acceptable Daily Intake yang selanjutnya disingkat ADI adalah angka penduga asupan harian bahan kimia yang dapat diterima dalam makanan sepanjang hidup manusia tanpa menimbulkan resiko kesehatan yang bermakna.
  32. Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah merupakan batas dugaan maksimum residu pestisida yang diperbolehkan yang terdapat dalam berbagai hasil pertanian.
  33. Lethal time-50/waktu paruh hayati yang selanjutnya disingkat LT50 adalah waktu yang diperlukan untuk mematikan 50% hewan percobaan dalam kondisi tertentu.
  34. Unit toksisitas adalah angka faktor hasil bagi (ratio) konsentrasi nominal pestisida dalam air sawah dengan ketinggian 10 cm dengan nilai LC50 96 jam.
  35. Decomposition time-50 yang selanjutnya disingkat DT50 adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya 50% dekomposisi berupa disipasi dan degradasi suatu bahan kimia di suatu media.
  36. Efikasi adalah efektivitas pestisida terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang berlaku.
  37. Resurjensi adalah peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida.
  38. Resistensi adalah penurunan tingkat kepekaan populasi organisme sasaran terhadap pestisida yang dapat menyebabkan pestisida yang semula efektif untuk mengendalikan organisme sasaran tersebut menjadi tidak efektif lagi.
  39. Iritasi adalah gejala inflamasi yang terjadi pada kulit atau membran mukosa. Segera setelah perlakuan berkepanjangan atau berulang dengan menggunakan bahan kimia atau bahan lain.
  40. Karsinogenik adalah sifat suatu bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker.
  41. Teratogenik adalah sifat bahan kimia yang dapat menyebabkan/menghasilkan bayi cacat/kecacatan tubuh pada kelahiran.
  42. Mutagenik adalah sifat bahan kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi gen.
Pada Pasal 2 disebutkan, bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran termasuk pengujian dan perizinan serta pengawasan pestisida. Tujuan diterbitkannya peraturan ini untuk:

  • melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran, dan penggunaan pestisida;
  • meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida;
  • mendukung penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT); dan/atau
  • memberikan kepastian usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan peredaran pestisida.
Sedangkan ruang lingkup pengaturan peraturan ini (Pasal 3), meliputi bidang penggunaan, klasifikasi, jenis perizinan, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, wadah dan label pestisida, kewajiban petugas dan pemilik nomor pendaftaran, sanksi administrasi, ketentuan pestisida berbahan aktif metil bromida, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.1Q

Download secara lengkap Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida  D I S I N I
6:35 PM | 0 comments | Read More

Jenis Alat Pelindung Diri Fogging

Written By Kesehatan Lingkungan on Monday, January 18, 2016 | 9:28 PM

Peralatan Perlindungan Diri pada Fogging

Berikut beberapa Peralatan Perlindungan Diri pada petugas/pelaksana pengendalian vektor  sesuai Permenkes 374/MENKES/PER/III/2010 Tentang Pengendalian Vektor.

Peralatan perlindungan diri yang harus digunakan oleh petugas/ pelaksana pengendalian vektor sesuai dengan jenis pekerjaannya harus mengacu pada kriteria klasifikasi pestisida berdasarkan bentuk fisik, jalan masuk kedalam tubuh dan daya racunnya, maka harus dipilih perlengkapan pelindung diri seperti tertera pada Tabel berikut:

Keterangan:
1 Sepatu boot, 2 Sepatu kanvas, 3 Baju terusan lengan panjang dan celana panjang (coverall), 4 Topi, 5 Sarung tangan, 6 Apron/celemek, 7 pelindung muka, dan 8 Masker.
+ = harus digunakan, - = tidak perlu, * = bila tidak menggunakan pelindung muka, ** : bila tidak memakai sepatu boot. (KEPMENKES RI,No. 1350/Menkes/SK/XII/2001, Tentang Pestisida, 11 Desember 2001)

Perlengkapan pelindung dikelompokkan menjadi 4 tingkat berdasarkan kemampuannya untuk melindungi penjamah dari pestisida, yaitu :
  1. Highly-Chemical Resistance: digunakan tidak lebih dari 8 jam kerja, dan harus dibersihkan dan dicuci setiap selesai bekerja.
  2. Moderate-Chemical Resistance: digunakan selama 1-2 jam kerja. dan harus dibersihkan atau diganti apabila waktu pemakaiannya habis.
  3. Slightly-Chemical Resistance: dipakai tidak lebih dari 10 menit.
  4. Non-Chemical Resistance: tidak dapat memberikan perlindungan terhadap pemaparan tidak dianjurkan untuk dipakai.
Baju terusan berlengan panjang dan celana panjang dengan kaos kaki dan sepatu dapat berupa seragam kerja biasa yang terbuat dari bahan katun apabila menggunakan pestisida klasifikasi II atau III. Apabila menggunakan pestisida klasifikasi 1.a dan 1.b maka dianjurkan memakai baju terusan yang dapat menutup seluruh badan dari pangkal lengan hingga pergelangan kaki dan leher, dengan sesedikit mungkin adanya bukaan, jahitan atau kantong yang dapat menahan pestisida. Baju terusan tersebut (coverall) dipakai diatas seragam kerja diatas dan pakaian dalam.

Kaca mata yang menutup bagian depan dan samping mata atau googles dianjurkan untuk menuang atau mencampur pestisida konsentrat atau pada kategori 1.a dan 1.b. Apabila ada kemungkinan untuk mengenai muka maka faceshield sangat dianjurkan untuk dipakai.

Perlu juga untuk menyediakan peralatan dan bahan untuk menanggulangi tumpahan/ceceran pestisida, antara lain : kain majun, pasir / serbuk gergaji, sekop dan kaleng/kantong plastik penampung.

Kotak P3K berisi obat-obatan, kartu emergency plan yang memuat daftar telepon penting, alamat dan nama yg di dapat dihubungi untuk meminta pertolongan dalam keadaan darurat / keracunan. Misalnya Pusat Keracunan (Poison center), ambulans, rumah sakit terdekat dengan lokasi kerja, polisi, pemadam kebakaran. Penyediaan pemadam kebakaran portable juga dianjurkan apabila bekerja dengan mesin semprot yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

Bahan Pengendalian Vektor
Bahan yang digunakan dalam upaya pengendalian vektor berupa insektisida, baik sasaran terhadap nyamuk vektor dewasa maupun terhadap larva/jentik nyamuk, sebagai berikut :
  1. Insektisida yang digunakan untuk penyemprotan residual dalam program pengendalian malaria adalah Bendiocarb 80 %, Lamdacyhalothrine 10 %, Etofenprox 20 %, Bifenthrine 10 %, Alfacypermethrine 5 % dan Deltamethrin 5 %
  2. Insektisida yang dicelupkan pada kelambu dan kelambu berinsektisida (LLINs = Long Lasting Insecticidal dan Permethrine) dalam program pengendalian malaria adalah Deltamethrine dan Permethrine
  3.  Insektisida yang digunakan untuk mengendalikan larva/jentik nyamuk vektor malaria adalah Pyriproxyfen, S-Metoprene, Bacillus thuringiensis sub sp israelensis
  4. Insektisida yang digunakan untuk pengendalian vektor Demam
  5. Berdarah Dengue adalah Malathion, Metil pyrimifos, Cypermetrin, Alfacypermetrin
  6. Insektisida yang digunakan untuk mengendalikan larva/jentik nyamuk vektor Demam Berdarah Dengue adalah Temephos, Pyriproxyfen, Bacillus thuringiensis sub sp israelensis.
9:28 PM | 0 comments | Read More

Mewaspadai Infeksi Nosokomial

Penyebab dan Kriteria Infeksi Nosokomial

Penting untuk diingat kembali, bagi rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit (Dokter, Perawat, Bidan, dan petugas lainnya), kondisi higiene sanitasi lingkungan rumah sakit yang tidak memenuhi syarat sangat beresiko menjadi faktor penyebab infeksi nosokomial. Kondisi ini menjadi determinan utama inos, sedang faktor lainnya menjadi faktor resiko lain yang harus diwaspadai. Berbagai macam tindakan perawatan pasien di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, sangat berpotensi menjadi faktor pencetus terjadinya infeksi nosokomial. Kita dapat menyebut beberapa diantaranya seperti tindakan invasif dan pembedahan beresiko tinggi menyebabkan paparan terhadap kuman penyebab infeksi. Juga beberapa terapi bedah seperti imobilisasi, kateterisasi dan bedrest total pada pasien juga beresiko terhadap paparan kuman (salah satunya karena terhambatnya proses fisiologis).

Disatu sisi sangat diperlukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya inos ini, misalnya dengan menerapkan berbagai standar dan prosedur tetap pencegahan inos. Namun jika berbagai upaya ini tidak diaplikasikan secara benar justru dapt meningkat resiko inos. Menurut Depkes RI (2003), terdapat beberapa tindakan upaya pencegahan inos yang justru berpotensi meningkatkan penularan penyakit kepada petugas, pasien, maupun masyarakat.. Beberapa tindakan itu antara lain mencuci tangan yang kurang benar, penggunaan sarung tangan yang kurang tepat, penutupan jarum suntik secara tidak aman, teknik dekontaminasi dan sterilisasi peralatan yang kurang tepat dan praktek kebersihan ruangan yang belum memadai. Hal ini dapat meningkatkan resiko petugas kesehatan tertular penyakit karena tertusuk jarum, terpajan darah atau cairan tubuh yang terinfeksi dan pasien dapat tertular melalui peralatan yang terkontaminasi pathogen.

Waspada Infeksi Nosokomial

Salah satu syarat agar rumah sakit dapat melaksanakan pengendalian infeksi nosokomial dengan baik dan terarah adalah adanya buku pedoman dalam pengorganisasian penanggulangan dan cara mencegah terjadinya infeksi nosokomial (Depkes, 2001).

Dalam program pencegahan dan pemberantasan infeksi nosokomial, perawat merupakan tenaga kesehatan yang sangat penting dari tim pengendali infeksi nosokomial (infection control). Hal ini disebabkan perawat adalah orang yang paling rutin berhubungan dengan pasien. Resiko pekerjaan yang umum dihadapi oleh perawat kesehatan adalah kontak dengan darah dan cairan tubuh sewaktu memberikan perawatan kepada pasien. Darah dan cairan tubuh ini dimungkinkan membawa patogen yang merugikan. Paparan dari patogen ini meningkatkan resiko tertularnya infeksi penyakit (Depkes, 2003).

Beberapa ahli mendefinisikan infeksi nosokomial sebagai infeksi yang didapat di rumah sakit tanpa adanya masa inkubasi ketika masuk rumah sakit. Secara bahasa, istilah infeksi nosokomial berasal dari kata nosos yang berarti penyakit dan komeo yang berarti tempat untuk merawat. Nosokomial berarti tempat untuk merawat penyakit atau rumah sakit.

Menurut Center for Desease Control,  suatu infeksi dikatakan infeksi nosokomial jika memenuhi beberapa criteria berikut :
  • Saat penderita mulai dirawat di Rumah Sakit tidak didapatkan tanda-tanda klinis dari infeksi tersebut.
  • Saat  penderita mulai dirawat di rumah sakit  tidak sedang dalam masa inkubasi dari infeksi tersebut.
  • Tanda-tanda klinis infeksi baru mulai sekurang-kurangnya setelah 3 kali 24 jam sejak mulai perawatan.
  • Infeksi  bukan sisa (residual) dari infeksi sebelumnya.
Untuk merekonstruksi pemahaman kita, secara etiologi sebagaimana pola penularan penyakit lainnya, organisme penyebab-reservoir-rute penularan-sampai didaptkan pejamu baru mengikuti kaidah pola pada umumnya. Dengan sumber infeksi keluar dari reservoir dapat melalui saluran pernafasan, saluran pencernaan atau saluran perkemihan (sehingga terjadi penularan). Proses terjadinya infeksi nosokomial ini dapat digambarkan sebagai suatu rantai penularan dengan enam elemen yaitu organisme penyebab, reservoir, portal atau jalan keluar dari reservoir, bentuk penularan dari reservoir ke pejamu, pejamu yang cocok dan cara masuk ke pejamu.

Sementara menurut Depkes RI, 1993, infeksi nosokomial adalah infeksi yang terjadi saat dirawat di Rumah Sakit, artinya ketika masuk Rumah Sakit, pasien tersebut belum mengalami infeksi atau tidak dalam masa inkubasi kuman tertentu. Infeksi terjadi 3 x 24 jam setelah dirawat di RS atau infeksi pada lokasi yang sama tetapi disebabkan oleh mikroorganisme berbeda dengan mikroorganisme saat masuk. Beberapa istilah terkait misalnya Cross infections, Hospital Infections, Hospital Acquired infections dan lain sebagainya,

Beberapa batasan yang digunakan untuk melakukan diagnose suatu infeksi nosokomial adalah pasien-pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit (bukan pasien rawat jalan) sehingga dapat lebih dipastikan  bahwa infeksi didapatkan di Rumah Sakit. Kita sulit mengukur dan memastikan, jika batasan ini tidak diberlakukan, misalnya jika sasaran pada pasien rawat jalan. Infeksi yang didapatkan pada pasien rawan jalan bisa diperoleh dimana saja, selain di tempat pelayanan kesehatan (rawat jalan). Jika pun infeksi dimaksud didapatkan di rumah sakit maka batasan yang umum dipakai adalah dirawat lebih dari tiga hari. Batasan ini juga akan sangat bersifat relatif, karena nantinya akan tergantung juga, misalnya pada masa inkubasi, dan lainnya.

Secara spesifik beberapa bakteri penyebab infeksi penyebab infeksi nosokomial sebagaimana daftar berikut (Kusnanto, 1997)


 Tempat Infeksi
 Bakteri Penyebab
  • Saluran pencernaan  
  • Saluran pernafasan atas  
  • Saluran pernafasan bawah    

  • Septikemi  
  • Luka bakar   
  • Luka   

  • Saluran kemih   
  • E.coli, Salmonella, Shigella, Camphylobacter, 
  • H. influenzae, S.pyogenes, S.pneumoniae
  • S. pneumoniae, P.aerugenosa, K.pneumoiae dan L. pneumophila.
  • E.coli, P.aeruginosa, S.aureus.
  • P. aeruginosa, E.coli, Saureus, S.Pyogenes
  • S. aureus, S. epidermidis, Klebsiella, Bacteroides,
    P.mirabilis, S. marcescens
  • E.coli, P. aeruginosa, Proteus, E.aerogenes,S.marcescens, Klebsiella, S.faecalis


Sumber Pustaka, antara lain :
  • Brunner & Suddarth, 2002, Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, EGC, Jakarta.
  • Depkes, 2001, Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial Di Rumah Sakit, Jakarta.
  • Depkes, 2003, Pedoman PelaksanaanKewaspadaan Universal di Pelayanan Kesehatan, Jakarta.
9:28 PM | 0 comments | Read More

Pola Pencemaran Bakteriologis

Written By Kesehatan Lingkungan on Tuesday, December 8, 2015 | 1:45 AM

Pola Pencemaran Tanah dan Air Tanah Karena Septic Tank

Permasalahan utama pencemaran air di negara sedang berkembang seperti Indonesia adalah terkontaminasinya air minum oleh bakteri dan virus yang dapat menyebabkan kesakitan maupun kematian. Pencemaran tersebut juga terjadi pada air tanah. Bahan pencemar dapat mencapai aquifer air tanah melalui berbagai sumber diantaranya meresapnya bakteri dan virus melalui septic tank (Soegianto, 2005).

Diperkirakan pada saat ini hampir sekitar 70 % air tanah di daerah perkotaan sudah tercemar berat oleh bakteri tinja, padahal separuh penduduk perkotaan masih menggunakan air tanah. Kondisi perumahan dan lingkungan yang padat (slum area) serta aktifitas dan berbagai kegiatan yang tanpa perencanaan lingkungan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Kondisi tersebut antara lain dapat menyebabkan berbagai kerusakan septick tank, dan pencemaran lainnya.

Menurut studi Bappenas, walaupun sudah terdapat standar nasional tentang konstruksi septic tank, namun dalam implementasinya masih banyak terdapat catatan, antra lain :
  1. Adanya saluran air yang tersumbat, seharusnya fungsi saluran tersebut adalah mengalirkan air hujan, tetapi dalam pelaksanaannya dipakai menampung air kakus dan sampah sehingga jadi sarang penyakit.
  2. Belum terdapat peraturan yang mewajibkan penyedotan tinja secara rutin, serta belum ada pihak yang merasa berkepentingan memeriksa isi septic tank,.
  3. Masih terdapat pandangan masyarakat bahwa bagus dan tidaknya septic tank
  4. Akses masyarakat terhadap sarana sanitasi (air bersih dan MCK), sehingga masyarakat terpaksa masih menggunakan sungai.
  5. Standard tersebut kurang ditunjang oleh aturan-aturan pendukungnya, seperti belum adanya aturan yang membatasi jumlah septic tank per satuan luas kawasan.
  6. Fasilitas MCK yang tidak berfungsi secara optimal baik karena usang, salah konstruksi, tidak terawat, tidak ada air, maupun masyarakat yang belum siap menerima keberadaannya sesuai fungsinya.
  7. Septic Tank DesaKenyataan masih sebagian besar Influent industri di kawasan pemukiman dialirkan ke sungai tanpa proses pengelolaan terlebih dahulu.
  8. Kebiasaan buang air besar sembarangan masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat perkotaan. Berdasarkan data Susenas tahun 2004 lebih dari 12 persen penduduk perkotaan Indonesia sama sekali tidak memiliki akses ke sarana jamban. 
  9. Usaha jasa sedot tinja, seringkali hingga saat ini masih membuang langsung muatannya ke sungai, alasannya tidak ada Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja (IPLT)/atau tidak berfungsi.(Andriani, 2007). 
  10. Teknis pembuatan jamban masih belum memenuhi standard, menurut penelitan hampir 35 persen jamban di kawasan perkotaan dalam kondisi tidak ada air, tidak ada atap atau tidak tersambung ke septic tank.
Air tanah dangkal merupakan air tanah yang memiliki kualitas yang pada umumnya baik, akan tetapi banyak tergantung kepada sifat lapisan tanahnya, apabila kondisi sanitasi lingkungan sangat rendah maka banyak tercemar oleh bakteri. Apabila berdekatan dengan industri dengan beban pencemaran tinggi dan tidak memiliki sistem pengendalian pencemaran air maka akan terpengaruh rembesan pencemaran (Hardjosoemantri, 2005).

Informasi tentang pola pencemaran tanah dan air tanah oleh tinja sangat bermanfaat dalam perencanaan sarana pembuangan tinja, terutama dalam penentuan lokasi sumber air minum. Setelah tinja tertampung dalam lubang atau septick tank dalam tanah, maka kemampuan bakteri untuk berpindah akan sangat berkurang.

Bakteri akan berpindah secara horizontal dan vertikal ke bawah bersama dengan air, air seni, atau air hujan yang meresap. Jarak perpindahan bakteri akan sangat bervariasi, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya yang terpenting adalah porositas tanah. Perpindahan horizontal melalui tanah dengan cara itu biasanya kurang dari 90 cm, dengan perpindahan kearah bawah kurang dari 3 m pada lubang yang terbuka terhadap air hujan, dan biasanya kurang dari 60 cm pada tanah berpori (Soeparman, 2002).

Menurut Gotaas, dkk dalam Soeparman (2002), yang meneliti pembuangan secara buatan limbah cair ke akuifer di Negara Bagian California, AS, menemukan bahwa bakteri dapat berpindah sampai jarak 30 m dari titik pembuangannya dalam waktu 33 jam. Selain itu, terdapat penurunan cepat jumlah bakteri sepanjang itu karena terjadi filtrasi yang efektif dan kematian bakteri.

Peneliti lain yang meneliti pencemaran air tanah di Alaska mencatat bahwa bakteri dapat dilacak sampai jarak 15 m dari sumur tempat dimasukkannya bakteri yang dicoba. Lebar jalan yang dilewati bakteri bervariasi, antara 45 dan 120 cm. Kemudian, terjadi penurunan jumlah organisme, dan setelah satu tahun hanya lubang tempat dimasukkanya saja yang dinyatakan positif mengandung organisme.

Berbagai penelitian tersebut dapat menegaskan temuan para peneliti lain yang menyatakan bahwa kontaminasi dari sistem pembuangan tinja cenderung berjalan menurun ke bawah sampai mencapai permukaan air. Selanjutnya, organime bergerak bersama aliran air tanah menyilang jalan yang semakin lebar sampai batas tertentu sebelum hilang secara berangsur-angsur, sebagaimana gambaran berikut :
clip_image002
Gerakan Pencemaran Tinja pada Tanah  Kering
clip_image004
Pola Pencemaran Tanah secara Bakteriologi dan Kimiawi
1:45 AM | 0 comments | Read More

Inspeksi Sanitasi Kolam Renang

Written By Kesehatan Lingkungan on Sunday, December 6, 2015 | 8:49 PM


Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kolam Renang dan Pemandian Umum


Dasar pelaksanaan penyehatan klam renang dan pemandian umum ini terpat pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air. Sedangkan Komponen umum inpeksi sanitasi kolam renang dan pemandian umum meliputi :
  1. Tata Bangunan
  2. Konstruksi bangunan
  3. Kelengkapan
  4. Persyaratan bangunan dan fasilitas sanitasi (seperti bak cuci kaki untuk kolam renang, dll), serta
  5. Area kolam renang dan kolam pemandian umum.
Beberapa persyaratan sanitasi kolam renang berdasarkan aspek bangunan, antara lain  :
  • Dinding kolam renang harus rata dan vertikal, bila diperlukan fasilitas injakan, pegangan dan tangga, tidak diperbolehkan adanya penonjolan.
  • Dilengkapi dengan saluran peluap di kedua belah sisinya.
  • Tangga kolam renang harus vertikal dan terbuat dari bahan berbentuk bulat dan tahan karat.
  • Lantai di tepi kolam renang yang kedap air memiliki lebar minimal  1 meter, tidak licin dan permukaannya miring ke luar kolam.
  • Harus ada tanda-tanda yang jelas untuk menunjukkan kedalaman kolam renang dan tanda pemisah untuk orang yang dapat berenang dan tidak dapat berenang.
  • Apabila dilengkapi dengan papan loncat, papan luncur, harus sesuai dengan ketentuan teknis untuk dapat mencegah terjadinya kecelakaan.
Sedangkan menyangkut standar sanitasi Bak Cuci Kaki Untuk Kolam Renang, antara lain disebutkan bahwa harus tersedia dengan ukuran minimal panjang 1.5 meter lebar 1.5 meter dlam 20 cm dan harus terisi air yang penuh. Standar kadar sisa chlor pada air bak cuci kaki adalah 2 ppm.

Checklist Inspeksi Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum secara lengkap Dapat DI DOWNLOAD DISINI
8:49 PM | 17 comments | Read More

Alur Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

Written By Kesehatan Lingkungan on Sunday, November 22, 2015 | 8:14 PM

Alur Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

Pada bab II lampiran Permenkes No 13 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas, dijelaskan Alur Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas dilaksanakan di dalam gedung dan luar gedung Puskesmas, meliputi:  Konseling; Inspeksi Kesehatan Lingkungan; dan  Intervensi/tindakan kesehatan lingkungan.

Alur kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Puskesmas sebagai berikut:

1.  Pelayanan Pasien yang menderita penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan
  • Pasien mendaftar di ruang pendaftaran.
  • Petugas pendaftaran mencatat/mengisi kartu status.
  • Petugas pendaftaran mengantarkan kartu status tersebut ke petugas ruang pemeriksaan umum.
  • Petugas di ruang pemeriksaan umum Puskesmas (Dokter, Bidan, Perawat) melakukan pemeriksaan terhadap Pasien.
  • Pasien selanjutnya menuju Ruang Promosi Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Konseling.
  • Untuk melaksanakan Konseling tersebut, Tenaga Kesehatan Lingkungan mengacu pada Contoh Bagan dan Daftar Pertanyaan Konseling (terlampir).
  • Hasil Konseling dicatat dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan dan selanjutnya Tenaga Kesehatan Lingkungan memberikan lembar saran/tindak lanjut dan formulir tindak lanjut Konseling kepada Pasien.
  • Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling.
  • Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau hasil surveilans kesehatan menunjukkan kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji Inspeksi Kesehatan Lingkungan.
  • Setelah Konseling di Ruang Promosi Kesehatan, Pasien dapat mengambil obat di Ruang Farmasi dan selanjutnya Pasien pulang.
2.  Pelayanan Pasien yang datang untuk berkonsultasi masalah kesehatan lingkungan (dapat disebut Klien)
  • Pasien mendaftar di Ruang Pendaftaran.
  • Petugas pendaftaran memberikan kartu pengantar dan meminta Pasien menuju ke Ruang Promosi Kesehatan.
  • Pasien melakukan konsultasi terkait masalah kesehatan lingkungan atau penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Faktor Risiko Lingkungan.
  • Tenaga Kesehatan Lingkungan mencatat hasil Konseling dalam formulir pencatatan status kesehatan lingkungan, dan selanjutnya memberikan lembar saran atau rekomendasi dan formulir tindak lanjut Konseling untuk ditindak lanjuti oleh Pasien.
  • Pasien diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir tindak lanjut Konseling.
  • Dalam hal diperlukan berdasarkan hasil Konseling dan/atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit atau kejadian kesakitan akibat Faktor Risiko Lingkungan, Tenaga Kesehatan Lingkungan membuat janji dengan Pasien untuk dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan selanjutnya Pasien dapat pulang.
8:14 PM | 0 comments | Read More

Inspeksi Sanitasi Rumah Sehat

Written By Kesehatan Lingkungan on Thursday, November 5, 2015 | 8:24 PM

Standar dan Checklist Inspeksi Rumah

Rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan terkait erat dengan penyakit berbasis lingkungan, dimana kecenderungannya semakin meningkat akhir-akhir ini Dari sisi epidemiologis, telah terjadi pula transisi yang cukup cepat terhadap beberapa penyakit menular, seperti  penyakit SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), Flu Burung, Leptospirosis. Demikian pula dengan penyakit demam berdarah, keracunan makanan dan diare yang mulai mewabah kembali di beberapa daerah di Tanah Air dan bahkan sampai menyebabkan kematian.

Penyakit-penyakit berbasis lingkungan masih merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Bahkan pada kelompok bayi dan balita, penyakit-penyakit berbasis lingkungan menyumbangkan lebih 80% dari penyakit yang diderita oleh bayi dan balita. Keadaan tersebut mengindikasikan masih rendahnya cakupan dan kualitas intervensi kesehatan lingkungan (Data Susenas 2001)

Munculnya kembali beberapa penyakit menular sebagai akibat dari semakin besarnya tekanan bahaya kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan cakupan air bersih dan jamban keluarga yang masih rendah, perumahan yang tidak sehat, pencemaran makanan oleh mikroba, telur cacing dan bahan kimia, penanganan sampah dan limbah yang belum memenuhi syarat kesehatan, vektor penyakit yang tidak terkendali (nyamuk, lalat, kecoa, ginjal, tikus dan lain-lain), pemaparan akibat kerja (penggunaan pestisida di bidang pertanian, industri kecil dan sektor informal lainnya), bencana alam, serta perilaku masyarakat yang belum mendukung ke arah pola hidup bersih dan sehat.

Para ahli kesehatan masyarakat sangat sepakat dengan kesimpulan Bloom yang mengatakan bahwa kontribusi terbesar terhadap terciptanya peningkatan derajat kesehatan seseorang berasal dari kualitas kesehatan lingkungan dibandingkan faktor yang lain. Bahkan, lebih jauh menurut hasil penelitian para ahli, ada korelasi yang sangat bermakna antara kualitas kesehatan lingkungan dengan kejadian penyakit menular maupun penurunan produktivitas kerja. Pendapat ini menunjukkan bahwa demikian pentingnya peranan kesehatan lingkungan bagi manusia atau kualitas sumber daya manusia.

Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat  kesehatan  yang  optimum. Untuk  memperoleh  rumah  yang sehat  ditentukan  oleh  tersedianya  sarana  sanitasi  perumahan. Sanitasi  rumah  adalah  usaha  kesehatan  masyarakat  yang menitikberatkan  pada  pengawasan  terhadap  struktur  fisik  dimana orang  menggunakannya  untuk  tempat  tinggal  berlindung  yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Rumah juga merupakan salah satu bangunan tempat tinggal yang harus memenuhi kriteria kenyamanan, keamanan dan kesehatan guna mendukung penghuninya agar dapat bekerja dengan produktif.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Rumah Sehat sebagai tempat berlindung atau bernaung dan tempat untuk beristirahat sehingga menumbuhkan kehidupan yang sempurna baik fisik, rohani maupun sosial budaya.

Secara umum rumah dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : (Pedoman Teknis Penilaian Rumah Sehat, Depkes RI, 2007)
  1. Memenuhi kebutuhan psikologis antara lain privacy yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masing-maing penghuni;
  2. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup;
  3. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah;
Rumah yang sehat harus dapat mencegah atau mengurangi resiko kecelakaanseperti terjatuh, keracunan dan kebakaran (Winslow dan APHA). Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan hal tersebut antara lain :
  1. Membuat konstruksi rumah yang kokoh dan kuat;
  2. Bahan rumah terbuat dari bahan tahan api;
  3. Pertukaran udara dalam rumah baik sehingga terhindar dari bahaya racun dan gas;
  4. Lantai terbuat dari bahan yang tidak licin sehingga bahaya jatuh dan kecelakaan mekanis dapat dihindari;
  5. Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang  gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu;
8:24 PM | 0 comments | Read More

Upaya Higiene dan Sanitasi Mencegah Infeksi Nosokomial

Written By Kesehatan Lingkungan on Thursday, October 15, 2015 | 10:37 PM


Standar Higiene dan Sanitasi untuk Mencegah Infeksi Nosokomial

Kita memahami pengertian sanitasi selama ini sebagai sebuah tindakan terkait dengan lingkungan, sementara higiene terkait dengan tindakan kesehatan secara personal. Berikut beberapa upaya terkait higiene dan sanitasi untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Terkait dengan hal tersebut, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu pengertian higiene dan sanitasi. Beberapa diantarany sebagai berikut:

  • Sanitasi adalah suatu upaya pengawasan faktor-faktor lingkungan fisik manusia (ruang, peralatan-peralatan, dan lain-lain) yang mempunyai atau mungkin mempunyai pengaruh terhadap perkembangan fisik manusia, kesehatan maupun kelangsungan hidupnya (Siswanto, 2002). 
  • Higiene adalah kebersihan perorangan, secara kumunal didifinisikan pemeliharaan kesehatan masyarakat dengan penyediaan air bersih, sanitasi yang efisien, pemelihaaan rumah yang baik, dan lain-lain. Personal hygiene adalah kebersihan perorangan, tindakan perorangan yang dilakukan untuk memelihara kebersihan dirinya sendiri untuk menuju sehat (Hartono, 2002). 
  • Higiene adalah suatu ilmu tentang pengenalan, evaluasi, dan pengontrolan gangguan kesehatan dalam suatu lingkungan tertentu dengan tujuan agar dapat diperoleh taraf kesehatan yang maksimal (Setyawati, 2004).

Pemeliharan ruang bangun dan peralatan non medis yang baik dapat mencegah penularan penyakit yang ditularkan melalui udara seperti influenza, TBC, batuk-batuk, campak, dan melalui alat-alat non medis seperti: infeksi pada luka bakar, luka operasi. Lantai, dinding dan langit-langit harus selalu dijaga kebersihannya. Cara-cara pembersihan yang dapat menebarkan debu sedapat mungkin dihindari. Dianjurkan untuk selalu menggunakan pembersihan cara basah dengan menggunakan kain pel yang tepat dengan antibiotik yang sesuai.

Sanitasi ruang bangun dan peralatan non medis dimaksudkan untuk menciptakan kondisi ruang dan konstruksi serta pengaturan peralatan non medis yang nyaman, bersih, dan sehat di lingkungan rumah sakit agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pasien, pengunjung dan karyawan rumah sakit disamping juga dapat memperkecil kemungkinan rusaknya sarana dan peralatan. Kondisi ruang dan konstruksi dipengaruhi oleh kualitas udara, keadaan bangunan dan pengaturan pengisian/penggunaan ruang. Bakteri dan virus dapat berada di udara ruang akibat pemeliharaan ruang dan bangun yang tidak memadai.

Kesehatan dan kebersihan tangan secara bermakna mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit dan mampu meminimalisasi kontaminasi silang, misalnya dari petugas kesehatan ke pasien, atau sebaliknya. Cuci tangan dianggap merupakan salah satu langkah yang paling penting untuk mengurangi penularan mikroorganisme dan mencegah infeksi. Beberapa hasil studi memperlihatkan kemungkinan besar penularan penyakit infeksi dari satu pasien ke pasien lainnya dapat melalui tangan petugas. Banyak penelitian lain menyimpulkan bahwa kesehatan dan kebersihan tangan dapat mencegah penularan mikroorganisme dan mengurangi frekuensi infeksi nosokomial.

Menurut Tietjen (2004), selama bertahun ¬tahun, para perawat dan dokter secara bersungguh-sungguh mengkaji dan menulis mengenai masalah tersebut. Berbagai laporan telah mencatat efektifitas tindakan cuci tangan dan prosedur kesehatan dan kebersihan tangan lainnya dan mengungkapkan bahwa cuci tangan dan penggunaan sarung tangan adalah cara yang menghemat biaya untuk masalah infeksi nososkomial yang ditularkan oleh petugas kesehatan terus meningkat secara global.

Bentuk personal higiene sendiri menurut Setyawati (2004), diadakan dengan berbagai cara yaitu secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Secara promotif personal hygiene diupayakan melalui:

  1. Pendidikan dan pelatihan
  2. Penjagaan kebersihan tubuh, penjagaan diri agar selalu sehat, dan tidak menjadi pembawa penyakit (carier)
  3. Pemakaian pakaian/APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibebankan
  4. Pemeriksaan awal sebelum tenaga kerja di pekerjakan
  5. Pemeriksaan kesehatan secara berkala/periodik dan spesifik
  6. Menjauhkan diri dari adat kebiasaan yang tidak baik.

Refference:

  • Setyawati, L. 2004. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (MK3). Kumpulan Makalah Hiperkes Keselamatan Kerja. 
  • Siswanto, H. 2002. Kamus Populer Kesehatan Lingkungan. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta
  • Hartono, A. 2002. Kamus Kesehatan . Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta
  • Tietjen, L. 2004. Panduan Pencegahan Infeksi untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sumber Daya Terbatas. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta.

10:37 PM | 0 comments | Read More

Sanitasi Pengelolaan Pestisida

Written By Kesehatan Lingkungan on Wednesday, October 14, 2015 | 11:55 PM

Aspek Kesehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Pestisida

Sebagai praktisi kesehatan lingkungan, salah satu jenis pestisida yang familier adalah pestisida hygiene lingkungan. Pestisida ini merupakan pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit menular (serangga, tikus) atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain, termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan/pergudangan. Dan aplikasi dari jenis pestisida ini kita mengenalnya dengan foggig, thermal fog, atau kegiatan dan istilah lainyya terkait pemberantasan vektor secara kimia.

Terkait dengan penggunaan pestisida, beberapa dasar hukum pengelolaan Pestisida yang kita kenal, antara lain :
  1.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida
  3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 280/Kpts/Um/6/1973 tentang Prosedur Permohonan Pendaftaran dan Izin Pestisida
  4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida 
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor   :  258/MENKES/PER/III/1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida
  6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER-03/MEN/1986 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Tempat Kerja yang mengelola pestisida.
  7. Keputusan Menteri Pertanian No. 949 Tahun 1998 Tentang : Pestisida Terbatas

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor   :  258/MENKES/PER/III/1992 terdapat dua jenis penggololngan, yaitu Pestisida dan Pestisida hygiene lingkungan. Yang dimaksud dengan Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk :
  • Memberantas atau mencegah hama-hama  dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman; bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian;
  • Memberantas rerumputan;
  • Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
  • Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
  • Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
  • Memberantas atau mencegah hama-hama air;
  • Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan;
  • Memberantas atau mencegah binatang-binatang termasuk serangga yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air;
Regulasi dan pengaturan teknis penggunaan pestisida memang harus sedemikian detail, mengingat dampak pengunaan pestisida ini. Berbagai komponen yang terlibat dalam tata kelola Pestisida beresiko terpapar pestisida. Misalnya petani, tenaga kerja toko penjual pestisida merupakan kelompok tenaga kerja yang berisiko mengalami keracunan akibat paparan pestisida. Paparan pestisida ke petani terjadi apabila petani bekerja dengan tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, seperti menggunakan alat bantu kerja yang baik dan selalu menggunakan alat pelindung diri pada saat petani melakukan pencampuran bahan aktif dengan air, pengadukan dan penyemprotan pestisida pada tanaman.

Terjadinya keracunan pestisida sangat berpotensi terjadi pada petani atau petugas pengelola (Toko) Pestisida.  Keracunan baik pada  tingkat ringan atau sedang sangat terkait dengan frekuensi penyemprotan atau dengan potensi terpapar melalui kontak dengan pestisida selama jam kerja (pada tenaga kerja toko penjual pestisida). Proses ini dapat terjadi dan berlangsung misalnya pada saat pestisida diterima dari distributor, pada saat pengangkutan dari kendaraan ke gudang penyimpanan, penataan dan penyusunan di rak atau etalase, memperbaiki atau mengganti pembungkus yang rusak, memformulasikan dan membuat kemasan pestisida dalam ukuran kecil, pada saat membersihkan gudang, toko dan selama tenaga kerja tersebut berada dalam lingkungan udara tempat kerja yang terkontaminasi oleh pestisida. Selain faktor lingkungan, terjadinya keracunan pestisida juga dimungkan karena faktor perilaku pekerja.

Perilaku yang tidak aman merupakan faktor penyebab utama timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Berdasarkan statistik, lebih dari 80% kecelakaan dan penyakit akibat kerja terjadi karena adanya perilaku yang tidak aman. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak aman (unsafe condition) dan karena perilaku yang tidak aman (unsafe act). Kedua kondisi tersebut secara sendiri-sendiri maupun bersamaan akan dapat menimbulkan kerugian berupa kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja (Heinrich, 1980).

Menurut WHO,  kondisi lingkungan yang tidak aman pada toko penjual pestisida dapat dihindari dengan melakukan pengendalian lingkungan. Prinsip pengendalian lingkungan kerja pengelolaan pestisida antara lain meliputi penataan sistem ventilasi yang baik, housekeeping dan maintenance. Sistem ventilasi yang baik pada suatu tempat kerja akan menjamin kesegaran dan kebersihan udara tempat kerja sehingga memberikan kenyamanan dalam bekerja dan memberikan rasa aman dan sehat bagi tenaga kerja yang berada di dalamnya karena ia mampu menghilangkan atau mengurangi kontaminasi yang ada dalam udara dan menggantikanya dengan udara yang bersih (ILO, 1991).

Aspek Sistem Ventilasi
Kondisi udara perlu di tata secara optimal agar memberikan kondisi yang nyaman, aman dan sehat untuk bekerja. Dan salah satu tujuan dibuatnya fasiltas ventilasi untuk menciptakan suasana dimaksud. Ventilasi digunakan untuk memberikan kondisi dingin atau panas serta kelembaban di tempat Kerja. Fungsi lain ventilasi untuk mengurangi konsentrasi debu dan gas-gas yang dapat menyebabkan keracunan, kebakaran dan peledakan.

Secara prinsip sistem kerja ventilasi adalah menggerakan udara kotor di tempat kerja, kemudian menggantikannya dengan udara yang bersih. Sistem ventilasi merupakan hal pokok dalam upaya penyehatan udara lingkungan kerja. Jika ventilasi dibuat dengan standar dan berfungsi baik maka paparan bahan beracun pada tenaga kerja dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Aspek Housekeeping
Housekeeping atau kebersihan dan pemeliharaan ketatarumahtanggaan merupakan hal yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan sehat.

Aspek Maintenance
Menurut ILO (1991), maintenance diartikan sebagai upaya perawatan dengan cara perbaikan dan atau menggantikan bagian yang rusak dari suatu fasilitas baik yang berhubungan dengan kegiatan produksi, bangunan dan fasilitas lainnya agar sesuai dengan standar penggunaannya. Perawatan atau menjaga dan perbaikan suatu peralatan sebelum alat tersebut mengalami kerusakan. Maintenance dapat dilakukan melalui upaya secara periodik atau disebut sebagai periodic inspection and checking maupun inspeksi secara menyeluruh agar diketahui kesalahan dan kerusakan lebih awal.

Housekeeping dan maintenance meru pakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dan keduanya saling mendukung. Bagaimana suatu tempat kerja dapat tertata dengan baik dan bersih bila upaya perawatan atau maintenance di tem pat kerja tersebut tidak dapat di jalankan dengan baik. Sebagai ilustrasi bagaimana housekeeping mengenai kebersihan suatu lantai kerja dapat tercapai bila kebocoran pada atap tempat kerja tidak segera di atasi melalui upaya maintenance, setiap hujan lantai akan menjadi basah dan kotor sehingga mengganggu kelancaran kerja bahkan dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 258/MENKES/PER/III/1992 Tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida (Pasal 6), disebutkan bahwa :
  1. Tempat Pembuatan dan Penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan kesehatan;
  2. Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengenai lokasi, bangunan, kontruksi fasilitas sanitasi dan tata ruang/letak serta sarana lain yang diperlukan untuk pengamanannya.
  3. Pestisida yang disajikan dalam  ruang penjualan atau dalam pengangkutan harus memenuhi persyaratan kesehatan untuk menghindarkan gangguan kesehatan dan atau pencemaran lingkungan.
  4. Ketentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Sesuai Keputusan Dirjen P2M dan PLP Nomor : 32 tahun 1993 tentang Persyaratan Kesehatan Tempat Pembuatan, Penyimpanan, Penyajian dan Pengangkutan Pestisida, diatur tentang tata letak dan fasilitas- fasilitas yang harus dilengkapi agar mudah untuk dibersihkan dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.


Toko penjual pestisida merupakan tempat untuk menyimpan pestisida sekalian juga tempat meyajikan pestisida untuk itu perlu diketahui beberapa persyaratan tentang hal tersebut. Persyaratan kesehatan tempat penyimpanan pestisida adalah sebagai berikut :

Lokasi: Lokasi berada di tempat bebas banjir di daerah atau kawasan industri, memiliki jarak aman dari pemukiman dan mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut, pemadam kebakaran dan ambulan.

Kontruksi bangunan: Lantai bangunan harus kedap air dan mudah dibersihkan, bagian luar dilapisi sekat kedap air setinggi 15 cm. Pelataran kedap air dan dikelilingi oleh parit. Langit-langit dan atap terbuat dari bahan yang ringan, mudah pecah oleh panas serta tidak tembus cahaya. Dilengkapi dengan penghisap debu, terdapat pintu darurat. Bahan bangunan tidak mudah terbakar serta pemasangan instalasi listrik harus bebas dari bahaya kebakaran.

Fasilitas sanitasi: Tersedia tempat air bersih, instalasi pengolahan air limbah, satu kakus untuk 20 tenaga kerja. Kamar mandi dilengkapi dengan shower, tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan lap. Pembersih lantai dilengkapi dengan absorbent dan bahan kimia penetralisasi. Tersedia tempat sampah domestik dan khusus pestisida.

Tata ruang: Harus tersedia tempat khusus untuk : 1) menyimpan pestisida; 2) kantor; 3) tempat ganti pakaian; 4) ruang istirahat; 5) ruang makan; 6) tempat menyimpan bahan baku pestisida; 7) tempat menyimpan bahan pestisida yang sudah diproses.

Tata letak: Setiap pestisida di letakan sesuai dengan sifat kimianya, pintu masuk tempat pestisida harus berhubungan langsung dengan ruang khusus lalulintas karyawan dan barang. Pintu utama harus berhubungan langsung dengan bagian luar. Ruangan khusus untuk perubahan atau perbaikan kemasan tidak dibenarkan dekat dengan pintu utama dan ruang kantor harus dipisah dengan ruangan tempat pestisida.

Tata cara penyimpanan: Setiap barang yang masuk ke gudang harus melalui pemeriksaan agar dapat disimpan secara aman. Bahan makanan, tekstil dan barang sejenis lainya dilarang diletakan di tempat pestisida. Setiap kemasan pestisida tidak boleh diletakan langsung diatas lantai, seperti : 1) kemasan berat (drum, bag dan boxis) diletakan atau disusun diatas balok kayu atau pallet; 2) kemasan kecil letakan atau disusun dalam rak. Tinggi rak masimal 2 meter dan jarak dari atap gudang minimal 1 meter. Sirkulasi barang dengan sistem FIFO (first in first out). Standar jarak rak penyimpanan adalah 5 cm dari dinding, 15 cm dari lantai dan 60 cm dari langit-langit.

Tata cara istirahat: Setiap orang dilarang berada dalam gudang pestisida selama waktu istirahat, makan dan minum, merokok dan kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan penyimpanan barang.

Standar dan persyaratan tempat penyajian pestisida adalah sebagai berikut :

Konstruksi ruangan: Konstruksi diatur sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap pembeli, mudah dibersihkan, luas ventilasi minimal 20 % luas lantai dan pencahayaan minimal 200 lux.

Tata letak: Setiap jenis (nama dagang) pestisida tidak boleh di sajikan erlalu banyak dalam ruang penjualan, disajikan dalam rak atau lemari dengan tinggi maksimal 2 meter dan tidak boleh langsung diatas lantai. Pestisida yang sangat berbahaya diletakakn dalam lemari kaca terkunci. Tiap jenis pestisida harus jelas batas pemisahannya. Bahan makanan dan obat-obatan tidak boleh didekatkan penyajianya.

Wadah: Penjualan pestisida tidak boleh dilakukan dengan cara membuka, merubah atau menukar wadah aslinya.

Sarana lain: Sarana lain yang harus dimiliki : 1) alat pemadam kebakaran;2) alat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan lap; 3) kakus dan kamar mandi.

Refference, antara lain :
  • Control Technology For The Formulation and Packing of Pesticide –(WHO. 1992)
  • Industrial Accident Prevention – (Heinrich, H.W. 1980)
  • Encylopaedia of Occupational Health and Safety (ILO, 1991)
11:55 PM | 0 comments | Read More
 
berita unik